DPRD Surabaya Mendukung Penuh Kebijakan SLHS untuk Program MBG: Jaminan Gizi Aman dan Kesehatan Holistik Siswa
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai prasyarat mutlak bagi seluruh penyedia makanan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini, menurut Yona, merupakan langkah krusial dan strategis untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada para siswa tidak hanya memenuhi standar gizi yang ditetapkan, tetapi juga terjamin keamanannya dari potensi kontaminasi dan penyakit bawaan makanan.
"Secara umum, apa yang disyaratkan oleh Wali Kota sudah sangat tepat dan visioner. Mestinya, setiap vendor yang berpartisipasi dalam program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang valid, serta didukung oleh tim vendor yang profesional dan berpengalaman luas dalam bidang katering," ujar Yona, yang akrab disapa Cak Yebe, dalam sebuah pernyataan belum lama ini. Ia menambahkan bahwa program MBG, sebagai salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus dijalankan dengan standar tertinggi demi kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Cak Yebe menjelaskan lebih lanjut, bahwa implementasi kebijakan ini juga menuntut peran aktif dan konsisten dari tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Tim SPPG diharapkan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara ketat, mulai dari proses pengadaan bahan baku, persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Ia menekankan pentingnya integritas dan independensi bagi setiap anggota tim SPPG, serta pihak-pihak yang mengelola vendor MBG. "Mereka tidak boleh menutup mata atau mengabaikan jika menemukan indikasi pelanggaran SOP di lapangan, sekecil apa pun itu," tegasnya, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini.
Fungsi tim SPPG, menurut Cak Yebe, jauh melampaui sekadar pelaksana lapangan. Mereka harus menjadi garda terdepan yang memiliki integritas dan independensi yang kuat, bertindak sebagai penggerak utama yang memastikan seluruh rangkaian program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah dirancang. Integritas berarti kejujuran dan kepatuhan terhadap prinsip moral, sedangkan independensi mengacu pada kemampuan untuk bertindak tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar, termasuk vendor atau kepentingan politik. Kedua prinsip ini esensial untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat mengancam kualitas dan tujuan program.
Selain memastikan proses distribusi makanan berjalan tepat waktu dan efisien, tim SPPG juga mengemban peran ganda sebagai pengawas dan edukator. Sebagai pengawas, mereka bertanggung jawab melakukan inspeksi mendadak, mengecek kualitas bahan makanan, sanitasi dapur, hingga suhu penyimpanan dan penyajian. Sebagai edukator, mereka harus mampu memberikan pemahaman gizi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, tentang pentingnya pola makan seimbang dan aman. "Mereka harus memastikan setiap anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga makanan bergizi yang aman dan bermanfaat bagi tumbuh kembangnya," lanjut Cak Yebe. SPPG juga berperan sebagai "mata dan telinga" pemerintah di garis depan, yang secara aktif mengawasi dan melaporkan setiap detail distribusi serta operasional MBG di sekolah-sekolah, memastikan tidak ada celah untuk penyimpangan.
Yona Bagus Widyatmoko mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk belajar dari berbagai kasus MBG di daerah lain yang sempat mengalami masalah serius, seperti dugaan keracunan massal siswa. Kasus-kasus semacam ini menjadi peringatan keras akan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan pencegahan yang proaktif. Salah satu langkah pencegahan yang bisa diadaptasi adalah melibatkan secara aktif peran puskesmas dan tim psikologi. Puskesmas dapat melakukan pemantauan kesehatan fisik siswa secara berkala, termasuk pengukuran berat dan tinggi badan, deteksi dini gizi buruk atau masalah kesehatan lainnya. Sementara itu, tim psikologi dapat memantau perkembangan psikologis siswa, melihat dampak asupan gizi terhadap konsentrasi belajar, suasana hati, dan interaksi sosial mereka.
"Pemkot bisa menggandeng perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki fakultas psikologi, kedokteran, atau pendidikan. Kolaborasi ini akan membuka peluang riset, evaluasi independen, dan penyediaan tenaga ahli yang terlatih," jelas Cak Yebe. Jika model kolaborasi ini diterapkan, kunjungan berkala setiap minggu secara acak ke sekolah-sekolah penerima manfaat dapat menjadi mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur progres kesehatan dan psikologis siswa. Data yang terkumpul dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan program, memastikan bahwa MBG benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal.
Menurutnya, permasalahan seperti dugaan keracunan makanan seringkali berakar pada lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya partisipasi publik. Untuk itu, dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Mekanisme umpan balik yang mudah diakses dan responsif dari masyarakat, seperti hotline pengaduan atau forum diskusi, dapat menjadi sistem peringatan dini yang efektif. "Mumpung belum terjadi di Surabaya seperti di daerah lain, apa salahnya kita evaluasi secara menyeluruh dan menerima masukan berharga dari masyarakat. Ini adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita," pungkas Cak Yebe. Pendekatan proaktif dan partisipatif ini akan memastikan bahwa program MBG tidak hanya sukses dalam menjamin asupan gizi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang sehat serta mendukung tumbuh kembang optimal bagi seluruh anak di Surabaya.
Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita rakyatindependen.id
