Sosialisasi Percepatan BKK Desa Hari Kedua, Bupati dan Wabup Bojonegoro Tekankan Langkah Kurangi Kemiskinan
BOJONEGORO (RAKYATINDEPENDEN) – Hari kedua Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 dan Kebijakan Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa, berlangsung di ruang Angling Dharma yang berada di Gedung Pemkab di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1, Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (18/3/2025).
Pemkab Bojonegoro menegaskan, ke depan, BKK fokus pada penguatan ekonomi, seperti konektivitas wilayah maupun jalan tani. Sedangkan ADD, alokasi untuk ayam petelur bagi keluarga prasejahtera.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Kejari Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Pj Sekda Bojonegoro, jajaran OPD terkait, Ketua AKD, camat dari 15 kecamatan serta kepala desa.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka penyaluran dana ADD. Jika ADD nanti turun diharapkan sesuai SOP dan bersinergi dengan Kejari dan Polres untuk mendampingi.
“Saya ingin memastikan sahabat dan rekan kerja bekerja sesuai SOP dan profesional didampingi Bapak Kajari dan Polres,” ujarnya.
Bupati Wahono juga menuturkan, ia sering berdiskusi dengan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah untuk menata dan memperbaiki Bojonegoro. Yakni bagaimana mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan angka harapan lama sekolah. Sehingga keterlibatan pemerintah desa menjadi prioritas karena elemen yang paling dekat dengan masyarakat.
“ADD mulai besok sudah diproses. Proposal dan dokumen lain sudah siap. Maka mulai besok dicairkan bertahap,” kata pria yang akrab disapa Mas Wahono itu menegaskan.
Pihaknya berharap, dalam minggu ini sudah selesai. Sedangkan untuk BKK, dalam tiga tahun ini juga harus selesai. Diskusi dengan Bu Wabup semua desa di Bojonegorobakal diberi BKK, kecuali desa yang tidak berperan aktif menyukseskan program ayam petelur karena ini kaitannya langsung dengan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera.
Dalam kesempatan sama, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, mengatakan, di bulan Ramadhan ini melahirkan kesepakatan baik untuk dilaksanakan bersama sebagai sebuah komitmen. Wabup Nurul menegaskan, komitmen ini tidak lagi ditawar karena program Bupati mengurangi kemiskinan.
Terkait BKK Desa, lanjut Wabup, prioritas untuk infrastruktur jalan dan jembatan putus atau rusak. Balai desa atau gapura tidak diperkenankan. Untuk proposal pengajuan paling lambat Maret.
Lanjut Nurul Azizah, agar Camat memverifikasi lapangan terkait pengajuan dari desa apakah yang diajukan betul sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pendampingan ada di Kejaksaan dan Polres agar prosesnya aman dimulai dari tenaga yang terlibat seperti warga miskin setempat dan tenaga profesional. Ke depan ada sinergi baik pemerataan pembangunan dan ingat, target kita angka kemiskinan turun menjadi tujuh persen,” jelasnya.
Wabup menegaskan, saat ini Pemkab konsen pada upaya mengurangi angka kemiskinan, pemasukan masyarakat bertambah, dan UMKM naik kelas. UMKM akan jadi program di tahun mendatang. Sebab pendapatan perkapita masih tergolong rendah.
Maka dengan adanya program ayam petelur, minimal ada tambahan konsumsi untuk warga prasejahtera. Sehingga, Nurul menegaskan untuk mempergunakan anggaran seusai peruntukkannya seperti untuk ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan.
**(Kominfo Bojonegoro/ Red)
