Pemkab Bojonegoro Bersinergi dengan PD ‘Aisiyah, Berupaya Tekan Angka Perkawinan Anak
BOJONEGORO (RAKYATINDEPENDEN) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menekan jumlah perkawinan usia anak. Salah satunya bersinergi dengan Pengurus Daerah (PD) ‘Aisiyah Bojonegoro, Jawa Timur.
Karenamya, Pemkab Bojonegoro men-support Lokakarya Penyediaan Layanan Untuk Mencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Bojonegoro, yang digelar di Creative Room gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (30/4/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Hernowo Wahyu Utomo, dalam sambutan di lokakarya menyampaikan bahwa perkawinan usia anak ini banyak pemicunya.
Lanjut Hernowo, salah satu faktor utama adalah pendidikan. Sehingga Pemkab terus berusaha menggandeng semua pihak untuk ikut menekan angka pernikahan anak.
Hernowo menambahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemprov Jatim akan meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tak lepas dari peran serta PD ‘Aisyiyah.
“Jadi untuk layanan pencegahan perlindungan perempuan dan anak, lokasinya di selatan Gedung Pemkab, nanti mudah-mudahan bisa segera terbentuk,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hernowo juga berpesan agar Forum Anak dikembangkan di sekolah-sekolah. Sebab komunikasi antara teman sebaya itu lebih efektif. Sehingga pesan agar tidak menikah di usia anak akan lebih mengena.
“Saya sangat apresiasi kegiatan ini, semoga layanan ini semakin banyak di Bojonegoro,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Zuliyatin Lailiyah menjelaskan, kegiatan ini terlaksana oleh tim inklusi ‘Aisyiyah Bojonegoro. Langkah ini perlu mendapat apresiasi dari semua pihak.
“Kami juga mengharap sumbangsih pemikiran, ide dan masukan untuk penguatan akan suksesnya lokakarya ini,” ungkapnya.
Zuliyatin mengajak semua pihak juga ikut melakukan pencegahan stunting. Karena kasus stunting tertinggi akibat perkawinan anak. Sebab perkawinan anak bisa memicu tingginya angka kemiskinan.
“Mari kita berupaya menekan perkawinan anak ini, supaya Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan ini bisa kita wujudkan,” jelasnya.
Layanan pencegahan perkawinan anak ini, lanjut dia, diterapkan agar secara komprehensif diterima oleh anak, baik pra perkawinan maupun sesudahnya. Layanan tersebut juga bertujuan untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. PD ‘Aisyiyah bersama Pemkab Bojonegoro telah menyusun strategi daerah yang melibatkan OPD dan para stakeholder.
“Semoga dengan lokakarya ini, angka perkawinan anak di Bojonegoro bisa ditekan bersama-sama,” pungkasnya.
**(Red)
