BOJONEGORO (RAKYATINDEPENDEN) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi. Walaupun, dana transfer dari pusat tahun 2026 mendatang diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegro, Senin (29/9/2025).
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian kita terhadap layanan dasar. Justru dalam situasi seperti ini, prioritas harus semakin jelas,” kata Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan.
Wabup Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) menjadi instrumen penting untuk menopang belanja di tahun berikutnya.
Sesuai data yang ada, pada tahun 2026, dana transfer dari pusat diproyeksikan turun drastis dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun.
“Artinya ada selisih sekitar Rp1,3 triliun. Karena itu, keberadaan SILPA sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan program,” ujarnya.
Meski ruang fiskal terbatas, Pemkab Bojonegoro tetap berkomitmen menjalankan lima program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan.
Juga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta konektivitas wilayah. Program-program ini ditekankan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi bagian penting dalam menghadapi penyesuaian alokasi transfer.
Upaya ini bukan dilakukan melalui penambahan beban pajak atau retribusi baru, melainkan dengan mengoptimalkan potensi aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kesinambungan pembangunan dapat terus terjaga tanpa menimbulkan beban tambahan bagi warga.
“Aset-aset Pemkab yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal harus bisa dikelola dengan lebih baik, sehingga memberi tambahan ruang fiskal untuk pembangunan,” jelasnya.
Dengan kebersamaan dan kerja keras, lanjut Wabup, semua akan bisa dihadapi.
“Yang terpenting, setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
**(Red)
-
-
-
-
-
