Bojonegoro Merancang Masa Depan Gemilang: Rp3,7 Triliun Silpa Disiapkan untuk Bansos dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tengah menyiapkan sebuah strategi fiskal yang ambisius dan visioner, dengan mengalokasikan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana fantastis ini direncanakan untuk menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program bantuan sosial (bansos) dan inisiatif pembangunan desa sepanjang tahun anggaran 2026, menandai komitmen serius pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang kian dinamis.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa besarnya proyeksi Silpa 2025 bukanlah sekadar surplus anggaran biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang matang dan antisipatif. Keputusan ini diambil sebagai respons proaktif terhadap perkiraan penurunan signifikan pendapatan daerah dari sektor migas pada tahun mendatang. Berdasarkan analisis dan perhitungan cermat yang dilakukan oleh Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diproyeksikan akan anjlok hingga 30 persen dari total APBD, atau setara dengan sekitar Rp1,2 triliun, sebuah angka yang tidak kecil dan menuntut perencanaan anggaran yang luar biasa hati-hati.

"Angka Silpa yang tinggi ini menjadi bagian integral dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran yang esensial di tahun 2026, terutama mengingat bahwa DBH Migas diperkirakan akan berkurang secara cukup signifikan," terang Nurul Azizah, menggarisbawahi urgensi dan alasan di balik kebijakan fiskal ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pengeluaran, tetapi juga pada keberlanjutan dan stabilitas keuangan di masa depan, terutama dalam menghadapi volatilitas harga komoditas dan kebijakan fiskal pusat.

Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati itu lebih lanjut merinci proyeksi keuangan yang mendasari strategi ini. DBH Migas yang pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,5 triliun diperkirakan akan merosot tajam menjadi hanya Rp3,3 triliun di tahun 2026. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, yang di dalamnya termasuk kontribusi signifikan dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan mempertimbangkan proyeksi tersebut, total pendapatan daerah untuk tahun 2026 diperkirakan hanya akan mencapai Rp3,7 triliun, yang terdiri dari DBH Migas sebesar Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar. "Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang menunjukkan potensi defisit, maka sangat diperlukan dukungan kuat dari Silpa 2025 untuk menyeimbangkan dan memastikan keberlangsungan program-program prioritas," jelasnya. Ini menunjukkan bagaimana Silpa diubah dari sekadar sisa anggaran menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Nurul Azizah dengan tegas menyatakan bahwa alokasi Silpa tersebut akan diarahkan secara cermat untuk memperkuat berbagai program yang bertujuan pada pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai inisiatif krusial, termasuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Selain itu, ada juga pengadaan mobil siaga desa, sebuah langkah vital untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan darurat di wilayah-wilayah terpencil. Program lain yang tak kalah penting adalah pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yang akan memberikan jaring pengaman sosial bagi mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah juga akan melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan setiap warga Bojonegoro memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta memberikan beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami menyiapkan ini dengan sangat matang, bukan hanya untuk pembangunan yang berkelanjutan, tetapi yang terpenting adalah untuk kepentingan dan kebermanfaatan maksimal bagi seluruh masyarakat Bojonegoro," tegasnya, menekankan orientasi kebijakan yang berpusat pada rakyat. Ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan berpendidikan.

Dalam kesempatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Wakil Bupati juga memaparkan secara detail komposisi belanja APBD 2026. Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, yang merupakan komponen terbesar dalam anggaran daerah. Selain itu, ada dana abadi migas (cadangan) sebesar Rp500 miliar yang dipersiapkan untuk investasi jangka panjang dan menjaga keberlanjutan ekonomi pasca-migas. Premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan dialokasikan sebesar Rp37 miliar, sementara beasiswa pendidikan untuk masyarakat Bojonegoro sebesar Rp39 miliar. Alokasi Dana Desa (ADD) juga tetap menjadi prioritas untuk mendukung operasional dan pembangunan di tingkat desa.

Nurul Azizah menambahkan bahwa Pemkab Bojonegoro juga telah melakukan efisiensi anggaran yang ketat pada beberapa pos pengeluaran. Ini termasuk pemangkasan pada pos perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap kurang substansial, serta penundaan proyek-proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan atau teknis, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Langkah-langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan keuangan yang prudent.

"Tujuannya adalah untuk menjaga agar serapan anggaran tetap terkendali dan pada saat yang sama menciptakan Silpa yang produktif, yang pada akhirnya akan sangat mendukung APBD 2026 yang sehat dan responsif," tandas Nurul Azizah. Ini menunjukkan pendekatan manajemen keuangan yang tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan dana demi kepentingan publik. Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan wujud nyata kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tetap dapat berjalan lancar, meskipun terjadi perubahan signifikan dalam kondisi fiskal nasional dan daerah. "Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata," pungkasnya.

Penting untuk diingat bahwa latar belakang kebijakan ini juga tidak lepas dari peringatan keras yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beliau mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai "celengan" atau tempat menimbun uang yang tidak produktif. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah di Indonesia, dan Bojonegoro sempat menjadi salah satu daerah yang disorot. Sebagai daerah penghasil migas, Bojonegoro tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut tidak hanya mengendap, tetapi diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret. Dengan strategi Silpa Rp3,7 triliun ini, Pemkab Bojonegoro menunjukkan respons positif terhadap arahan pusat, sekaligus merancang masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi warganya, melepaskan ketergantungan semata pada sektor migas dan beralih ke pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

(rakyatindependen.id)