Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, secara tegas menyoroti sektor pendidikan dan penguatan pariwisata sebagai pilar utama yang akan menjadi prioritas krusial dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025. Penegasan strategis ini disampaikan dalam respons terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD yang diselenggarakan pada Kamis, 18 September 2025. Komitmen ini mencerminkan visi kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan, menempatkan Bondowoso pada jalur akselerasi kemajuan yang terencana dan terukur.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, Abdul Hamid menjelaskan bahwa pendekatan yang diambil bersifat komprehensif dan menyentuh berbagai aspek fundamental. Langkah awal berfokus pada peningkatan kompetensi guru, yang akan diwujudkan melalui program pelatihan berkala dan terstruktur. Pelatihan ini tidak hanya akan memperbarui pengetahuan pedagogis guru, tetapi juga membekali mereka dengan metode pengajaran inovatif, termasuk penerapan pembelajaran mendalam (PM). Konsep pembelajaran mendalam ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan kreatif, melampaui hafalan semata, sehingga mampu mengaplikasikan ilmu dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, Bondowoso juga akan menjadi pelopor dalam mengintegrasikan kurikulum koding dan kecerdasan artifisial (KKA) di seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Inisiatif ini bertujuan mempersiapkan generasi muda Bondowoso menghadapi tantangan era digital dan industri 4.0, membekali mereka dengan keterampilan esensial yang relevan di masa depan. Integrasi KKA akan melibatkan pengembangan laboratorium komputasi khusus, penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta pelatihan bagi guru-guru untuk menjadi fasilitator teknologi. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi fokus, yang akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah, memastikan lingkungan belajar yang kondusif dan modern bagi setiap siswa.

Bupati Abdul Hamid juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Ia menegaskan bahwa program sekolah ramah anak dan penguatan karakter telah diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai tingkatan pendidikan. Program ini mencakup berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan moral, etika, dan sosial siswa, serta menciptakan iklim sekolah yang positif. Pencegahan bullying, sebuah isu yang kerap menjadi perhatian serius, juga menjadi agenda utama. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui kolaborasi erat antara pihak sekolah, orang tua, dan bahkan melibatkan aparat penegak hukum untuk memberikan edukasi dan tindakan preventif yang diperlukan. Pendekatan multi-pihak ini memastikan bahwa setiap kasus bullying ditangani dengan serius dan sistematis, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi dan empati di kalangan siswa. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu membentuk pribadi siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang tinggi, menjadi bekal berharga bagi mereka dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Terkait isu tenaga honorer K2 yang telah lama menjadi perhatian, Abdul Hamid menyampaikan kabar baik. Ia menyebutkan bahwa seluruh nama yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah diusulkan secara resmi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi. Bupati menambahkan bahwa saat ini, usulan tersebut telah memperoleh penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Penetapan ini menjadi langkah signifikan menuju pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, memberikan jaminan stabilitas pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup. Diharapkan, dengan status PPPK paruh waktu, para tenaga honorer K2 ini dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Bondowoso, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang banyak melibatkan mereka.

Selain sektor pendidikan, pariwisata juga mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, terutama dalam pengembangan Ijen Unesco Global Geopark (UGG). Abdul Hamid menjelaskan bahwa Bondowoso telah melaksanakan seluruh tahapan dan rekomendasi yang diberikan oleh para asesor sebagai persiapan menghadapi proses revalidasi pada tahun 2026. Revalidasi ini merupakan evaluasi berkala yang sangat ketat untuk memastikan bahwa Ijen Geopark tetap memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO, baik dari segi geologi, budaya, maupun manajemen berkelanjutan. Proses ini melibatkan pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan geopark. Berbagai program konservasi dan edukasi juga terus digalakkan untuk menjaga kelestarian warisan geologi dan budaya Ijen.

Dalam konteks persiapan revalidasi tersebut, Bupati Abdul Hamid mengungkapkan hasil evaluasi yang sangat membanggakan. Badan Pengelola Geopark Jawa Timur telah menyatakan bahwa Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso merupakan yang terbaik dan paling siap di antara pengelola geopark lain di Jawa Timur untuk menghadapi proses revalidasi. Penilaian ini didasarkan pada kinerja PHIG Bondowoso dalam mengimplementasikan rekomendasi asesor, komitmen dalam menjaga situs-situs geologi, upaya promosi dan edukasi yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan Bondowoso, tetapi juga menjadi modal penting untuk mempertahankan status UGG yang akan membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi daerah, termasuk peningkatan kunjungan wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan UMKM lokal. Status UGG ini juga memperkuat posisi Bondowoso sebagai destinasi pariwisata internasional yang berfokus pada keunikan geologi dan kekayaan budaya.

Sementara itu, menanggapi catatan penting dari Fraksi PDIP mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Abdul Hamid menegaskan bahwa data lengkap dan terperinci mengenai LP2B sudah tercantum secara eksplisit dalam lampiran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Klarifikasi ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan pertanian yang vital bagi ketahanan pangan daerah. Bupati menjelaskan bahwa Perda tersebut dirancang untuk melindungi lahan-lahan produktif dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Bondowoso di masa mendatang. Lampiran Perda tersebut mencakup peta lokasi, luas area, jenis komoditas unggulan, serta zonasi perlindungan yang ketat, memastikan bahwa setiap kebijakan terkait LP2B didasarkan pada data yang akurat dan legal. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian lahan pertanian dan mendukung para petani melalui berbagai program insentif dan pendampingan.

Sebelumnya, Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya, Sofi Indriasari, telah menyoroti sejumlah isu strategis yang dianggap krusial dalam pembahasan P-APBD 2025. Isu-isu tersebut mencakup sektor kesehatan dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Bondowoso tanpa terkecuali, peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, pengangkatan tenaga honorer K2 untuk kesejahteraan mereka, hingga pengelolaan potensi pariwisata Ijen Unesco Global Geopark secara optimal dan berkelanjutan. Fraksi PDIP menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa setiap program yang diusulkan dalam P-APBD 2025 memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan Bondowoso secara menyeluruh. Pandangan Fraksi PDIP ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif dan inklusif.

Komitmen Bupati Abdul Hamid Wahid untuk memprioritaskan pendidikan dan pariwisata dalam P-APBD 2025 mencerminkan visi jangka panjang untuk Bondowoso. Peningkatan mutu pendidikan yang menyeluruh, mulai dari kompetensi guru, inovasi pembelajaran, hingga integrasi teknologi, akan menciptakan generasi muda yang berdaya saing global. Di sisi lain, penguatan pariwisata, khususnya Ijen Unesco Global Geopark, tidak hanya akan mendongkrak ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat identitas Bondowoso di kancah internasional. Keberhasilan dalam revalidasi Geopark Ijen pada 2026 akan menjadi bukti nyata komitmen Bondowoso terhadap pelestarian alam dan budaya yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penyelesaian isu tenaga honorer K2 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai, sementara transparansi data LP2B menjamin ketahanan pangan daerah. Semua prioritas ini, didukung oleh masukan konstruktif dari Fraksi PDIP, diharapkan dapat membawa Bondowoso menuju masa depan yang lebih cerah, sejahtera, dan berkeadilan, di mana setiap warga dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus yang jelas pada dua sektor vital ini, Bondowoso berupaya membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya secara holistik.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita rakyatindependen.id