DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

"Dalam P-APBD 2025, kami tidak akan menambah alokasi untuk hibah ataupun pokir bagi DPRD. Fokus utama dan prioritas kami sepenuhnya adalah pada program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan," ujar Deni Wicaksono dalam keterangannya pada Rabu, 10 September 2025. Pernyataan ini menegaskan komitmen legislatif untuk menempatkan kepentingan publik di atas segala kepentingan lainnya, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Deni menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan fundamental ini merupakan hasil kesepakatan kolektif yang mendalam antara seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur dan eksekutif provinsi. Latar belakang pengambilan keputusan ini didasarkan pada urgensi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. DPRD bersama pemerintah provinsi menyadari betul bahwa kondisi ekonomi global dan domestik saat ini menuntut adanya prioritas yang sangat jelas dan terarah pada program-program sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan layanan dasar yang berkualitas.

"Ini adalah komitmen bersama yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan di Jawa Timur. Kami ingin memastikan bahwa anggaran daerah tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek atau kelompok tertentu, tetapi harus kembali sepenuhnya untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat luas," tegas Deni, menyoroti pentingnya integritas dalam penggunaan dana publik. Ia menambahkan bahwa langkah ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan eksekutif.

Selain peniadaan alokasi hibah dan pokir tambahan, DPRD Jawa Timur juga mengambil langkah progresif lainnya dengan menghapus secara total seluruh anggaran yang dialokasikan untuk kunjungan kerja luar negeri pada tahun 2025. Keputusan ini, menurut Deni, bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah realokasi dana yang signifikan. Dana yang semula diperuntukkan bagi perjalanan dinas ke luar negeri tersebut kini akan dialihkan sepenuhnya ke sektor-sektor yang dinilai jauh lebih produktif dan memiliki dampak langsung yang terasa oleh masyarakat.

"Anggaran kunjungan kerja luar negeri kami hapus total untuk tahun depan. Dana yang berhasil kami realokasikan dari pos ini akan kami arahkan untuk kegiatan yang jauh lebih penting dan mendesak, seperti penguatan jaring pengaman sosial, peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, serta inovasi di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Deni, memberikan rincian lebih lanjut mengenai prioritas realokasi anggaran. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan setiap rupiah anggaran untuk kepentingan rakyat.

Menurut Deni, sebagian besar anggaran P-APBD yang telah direalokasikan ini akan difokuskan untuk memperkuat berbagai program pro-rakyat yang telah terbukti efektif dan dibutuhkan. Program-program tersebut meliputi penyelenggaraan pasar murah yang terjangkau, penyediaan beasiswa pendidikan yang lebih luas, serta berbagai bentuk bantuan sosial yang tepat sasaran. Bahkan, secara spesifik, program beasiswa pendidikan direncanakan akan mengalami peningkatan signifikan, yaitu menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target ambisius hingga 50 ribu penerima manfaat di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Dengan memperbesar nilai beasiswa per penerima dan memperluas jangkauan penerimanya, kami bertekad untuk membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi generasi muda Jawa Timur untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang kita untuk masa depan provinsi ini," paparnya dengan nada optimis. Ia percaya bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci kemajuan.

Inisiatif untuk meniadakan anggaran kunjungan kerja luar negeri dan pokir tambahan ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik dan masyarakat sipil. Dr. Ahmad Basuki, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyatakan, "Keputusan DPRD Jawa Timur ini patut diacungi jempol. Ini menunjukkan adanya kematangan politik dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah populis yang positif, yang benar-benar berpihak pada rakyat. Selama ini, anggaran kunjungan luar negeri dan pokir seringkali menjadi sorotan karena dianggap kurang transparan dan tidak selalu efektif." Basuki menambahkan bahwa ini adalah momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Lebih lanjut, Deni Wicaksono berharap bahwa langkah-langkah berani yang diambil oleh DPRD Jawa Timur ini akan menjadi bukti nyata dari komitmen kuat mereka dalam mengawal penggunaan anggaran daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ia juga secara terbuka mengajak seluruh pihak, mulai dari media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga setiap individu warga negara, untuk turut serta mengawasi pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

"P-APBD 2025 harus menjadi bukti konkret bahwa anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya sekadar formalitas administratif atau alat kepentingan politik semata," pungkas Deni dengan penekanan. Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat. Harapan besarnya adalah agar kebijakan ini menjadi standar baru dalam pengelolaan anggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Langkah DPRD Jatim ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkannya ke program-program yang lebih mendesak. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan mendesak di sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak domino positif. Para penerima manfaat beasiswa, misalnya, tidak hanya akan merasakan bantuan finansial, tetapi juga motivasi untuk mengejar pendidikan lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur. Demikian pula dengan program pasar murah dan bantuan sosial, yang secara langsung akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga-keluarga rentan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ini adalah wujud nyata dari anggaran yang bekerja untuk rakyat.

[rakyatindependen.id]