Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengkaji secara mendalam dan komprehensif mekanisme pemulihan bagi warga yang rumahnya hancur atau rusak parah akibat serangkaian erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang puncaknya terjadi pada Sabtu (22/11/2025). Pertimbangan krusial ini mencakup dua opsi utama: apakah bangunan yang terdampak akan direkonstruksi di lokasi semula, ataukah relokasi permanen atau resettlement ke wilayah yang secara geologis lebih aman harus dilakukan. Keputusan ini menjadi sangat mendesak mengingat sebagian besar rumah warga yang mengalami kerusakan fatal pada erupsi yang dimulai sejak Rabu (19/11/2025) lalu, berada tepat di jalur aliran lahar dingin, yang merupakan ancaman laten dari aktivitas vulkanik Semeru.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya bersama seluruh elemen terkait masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan menunggu laporan detail dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang beroperasi di zona terdampak. "Saya sendiri masih terus memantau laporan dari BPBD terkait dengan apakah kerusakan ini, kerusakan yang harus melibatkan rekonstruksi, atau bahkan resettlement – jadi pemukiman kembali di tempat lain," jelas Emil saat diwawancara pada Sabtu (22/11/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam memastikan mekanisme pemulihan. Proses pendataan bangunan rumah rusak dan dampak lainnya masih berlangsung secara saksama dan membutuhkan waktu. "Ini kami mohon waktu karena pendatannya dilakukan secara saksama oleh teman di lapangan," tegasnya, menekankan pentingnya akurasi data untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.
Erupsi Gunung Semeru pada November 2025 ini memuntahkan material vulkanik berupa awan panas guguran (APG) dan lahar dingin yang meluncur deras melalui sejumlah alur sungai, terutama di Besuk Kobokan dan Besuk Sat. Material pijar yang bercampur dengan hujan deras mengakibatkan aliran lahar dingin yang sangat destruktif, menimbun dan menyapu bersih permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Dampak visual yang terlihat sangat menghawatirkan, dengan pemandangan desa-desa yang sebelumnya padat penduduk kini tertutup abu tebal dan material vulkanik, meninggalkan puing-puing bangunan yang nyaris tak dikenali.
Berdasarkan data awal yang dihimpun oleh BPBD Jawa Timur per hari Kamis (20/11/2025), total setidaknya ada 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan bervariasi. Dari jumlah tersebut, 21 unit di antaranya dikategorikan rusak berat atau hancur total, tidak layak huni dan membutuhkan penanganan serius. Area terdampak paling parah meliputi Dusun Sumbersari di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selain rumah, infrastruktur vital seperti jembatan penghubung antar desa, akses jalan utama, dan jaringan listrik juga mengalami kerusakan, menghambat upaya evakuasi dan penyaluran bantuan. Kondisi ini memperparah isolasi beberapa wilayah yang sudah rentan.
Dilema antara rekonstruksi di lokasi lama atau relokasi menjadi sangat kompleks. Lokasi terdampak di Dusun Sumbersari dan sekitarnya memang telah lama diidentifikasi sebagai zona rawan bencana karena berada persis di jalur aliran lahar dingin Semeru. Sejarah erupsi gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini menunjukkan bahwa jalur tersebut selalu menjadi lintasan material vulkanik setiap kali terjadi letusan besar. Oleh karena itu, membangun kembali di tempat yang sama akan selalu menempatkan warga dalam ancaman bahaya yang berulang di masa depan. Pemerintah daerah, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan pakar geologi, harus mempertimbangkan faktor keselamatan jangka panjang sebagai prioritas utama.
Keputusan untuk melakukan resettlement atau relokasi warga bukanlah hal yang mudah. Selain tantangan teknis dalam penyediaan lahan baru yang aman dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya, aspek sosial-budaya juga menjadi pertimbangan penting. Masyarakat yang telah lama tinggal di suatu tempat memiliki ikatan emosional dan sosial yang kuat dengan lingkungannya, termasuk mata pencarian yang seringkali terkait erat dengan kondisi geografis setempat, seperti pertanian atau penambangan pasir. Memindahkan mereka berarti memutus ikatan tersebut dan menuntut adaptasi terhadap lingkungan dan pola hidup baru. Pengalaman relokasi pasca-erupsi Semeru sebelumnya, seperti pembangunan hunian relokasi di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dapat menjadi pembelajaran berharga untuk memastikan proses resettlement berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.
Wakil Gubernur Emil menambahkan bahwa situasi di lokasi erupsi sudah berangsur membaik dalam beberapa aspek, namun petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan masih membatasi secara ketat aktivitas warga yang berada di zona merah. Warga di zona tersebut diarahkan untuk tetap berada di tempat pengungsian yang lebih aman. "Warga yang diminta untuk mengungsi sebagai langkah preventif juga masih ada, karena mereka (BPBD) ada petanya mengenai alur-alur aliran lahar. Nah ada zona merah ini yang memang harus dihindari," ucap Emil, mengacu pada peta kawasan rawan bencana (KRB) yang menjadi panduan utama dalam menentukan zona aman dan berbahaya.
Langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan juga terus ditingkatkan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terus memantau aktivitas Semeru secara intensif melalui berbagai instrumen seismik dan visual, serta mengeluarkan rekomendasi status gunung api dan zona bahaya. Sistem peringatan dini (early warning system) telah diaktifkan untuk memastikan informasi bahaya dapat tersebar cepat kepada masyarakat. Edukasi kepada warga mengenai jalur evakuasi dan tempat pengungsian juga terus disosialisasikan, mengingat ancaman erupsi Semeru yang bersifat periodik dan sulit diprediksi secara pasti.
Respons kemanusiaan juga menjadi prioritas. Ribuan warga telah mengungsi di berbagai posko pengungsian yang tersebar di balai desa, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah daerah bersama berbagai lembaga sosial dan relawan mendirikan dapur umum, pos kesehatan, dan menyalurkan bantuan logistik berupa makanan, selimut, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Tim medis dan psikososial juga diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan mental bagi para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia yang rentan terhadap dampak trauma bencana.
Dampak ekonomi dari erupsi ini juga tidak bisa diabaikan. Sektor pertanian, perkebunan, dan penambangan pasir yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Lumajang, khususnya di wilayah terdampak, mengalami kerugian besar. Ribuan hektare lahan pertanian tertutup abu vulkanik atau rusak parah akibat lahar dingin. Aktivitas penambangan pasir yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat setempat juga terhenti total. Pemulihan ekonomi pasca-bencana akan membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan dari pemerintah.
Dalam jangka panjang, pemerintah bertekad untuk tidak hanya memulihkan kondisi fisik pasca-bencana, tetapi juga membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan aman dari ancaman bencana. Keputusan terkait resettlement akan menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan permukiman yang berkelanjutan dan minim risiko. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, akademisi, pakar geologi, organisasi non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan erupsi Semeru yang terus-menerus. Proses ini adalah cerminan dari komitmen untuk melindungi warganya dari ancaman alam, sekaligus membangun harapan baru di tengah dampak bencana.
Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita Rakyat Independen.
