Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, dengan tegas membantah segala tudingan yang menyebutkan dirinya memiliki kedekatan atau afiliasi dengan entitas Zionis Israel. Bantahan ini muncul di tengah gelombang kontroversi yang mengaitkan dirinya dengan berbagai isu, termasuk surat yang beredar luas berjudul “Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU” tertanggal 20 November 2025, yang secara mengejutkan mencuatkan desakan pemakzulan terhadap kepemimpinannya. Situasi ini menambah daftar panjang tekanan yang dihadapi Gus Yahya, terutama terkait posisinya dalam isu sensitif Palestina dan hubungan internasional.
Dalam sebuah pernyataan pers yang disampaikan di Hotel Novotel Samator Surabaya pada Minggu (23/11/2025) dini hari, Gus Yahya secara terbuka mengakui bahwa ia memang pernah melakukan kunjungan ke Israel pada tahun 2018. Kunjungan tersebut, yang telah menjadi sorotan publik sejak lama, kini kembali menjadi pusat perdebatan di tengah intrik politik internal PBNU. "Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum," ungkap Gus Yahya, memberikan rincian tentang agenda perjalanannya yang kerap menjadi objek spekulasi.
Namun, ia menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa serangkaian pertemuan tersebut sama sekali tidak memiliki implikasi terhadap afiliasi pribadi atau institusionalnya dengan Zionisme. Gus Yahya menekankan bahwa tujuan dan substansi dari kunjungannya ke Israel jauh dari tuduhan yang dilontarkan. Ia juga mengingatkan bahwa rekam jejak ini bukanlah hal baru. "Tapi tahun 2021 Muktamar, Ketua Cabang dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya sudah pernah ke Israel, sudah ketemu dengan Netanyahu, mereka memilih saya kenapa? Karena mereka tahu dan sampean bisa lihat juga di berbagai unggahan di internet apa yang saya lakukan di Israel pada waktu itu," lanjutnya, menyoroti fakta bahwa informasi mengenai kunjungannya telah menjadi konsumsi publik jauh sebelum pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ini mengindikasikan bahwa para pemilihnya telah memahami konteks kunjungannya dan tetap memberikan mandat kepemimpinan kepadanya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menjelaskan esensi di balik kunjungan kontroversialnya tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Israel pada waktu itu semata-mata membawa misi perdamaian dan advokasi untuk Palestina. Dalam forum-forum yang dihadirinya, bahkan secara langsung di hadapan Benjamin Netanyahu yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Gus Yahya menyatakan sikap tegas dan tak tergoyahkan untuk selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. "Saya dengan terang-terangan dan tegas di berbagai forum di Yerusalem pada waktu itu, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini (Israel) demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini, apapun yang terjadi," tegas Gus Yahya, menggarisbawahi komitmen moral dan politiknya terhadap isu Palestina, sebuah komitmen yang diyakininya tidak akan pernah luntur.
Kunjungan Gus Yahya ke Israel pada tahun 2018 memang bukanlah kunjungan biasa. Sebagai seorang tokoh agama dan pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, perjalanannya ke wilayah yang menjadi pusat konflik geopolitik dan kemanusiaan paling kompleks di dunia ini menarik perhatian global. Gus Yahya menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari upaya untuk membuka dialog dan menyampaikan pesan perdamaian dari perspektif Islam moderat, khususnya Nahdlatul Ulama, kepada para pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Ia berpendapat bahwa dialog, bahkan dengan pihak yang berseberangan, adalah salah satu jalan untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan. Pesan yang dibawanya, yang selalu ia tegaskan, adalah pentingnya pengakuan hak-hak dasar bangsa Palestina dan urgensi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Tanah Suci. Pernyataan bahwa ia datang "demi Palestina" di hadapan para pemimpin Israel menunjukkan sebuah keberanian politik dan diplomatis yang tidak umum, menegaskan bahwa dialog tersebut bukan berarti kompromi terhadap prinsip-prinsip dasar.
Di tengah memanasnya desakan pemakzulan yang datang menyusul kabar-kabar kontroversial tersebut, Gus Yahya dengan tegas menolak untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia mengingatkan kembali bahwa pemilihannya sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 tahun 2021 merupakan hasil dari mekanisme yang sah dan demokratis, melalui pemilihan oleh pengurus NU Cabang dan Wilayah yang memiliki hak suara. "Saya telah menerima mandat selama lima tahun sebagai Ketua Umum PBNU terpilih," ujarnya, menegaskan legitimasi kepemimpinannya yang didasarkan pada hasil muktamar. Penolakan ini mencerminkan keyakinannya pada proses demokrasi internal organisasi dan mandat yang telah dipercayakan kepadanya.
Selain itu, Gus Yahya juga secara lugas menilai bahwa desakan pemakzulan yang tertuang dalam “Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU” tersebut bertentangan secara fundamental dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Nahdlatul Ulama. Ia juga menegaskan bahwa tanda tangan yang tertera dalam risalah tersebut tidak sesuai dengan panduan dokumen organisasi yang sah, mengisyaratkan adanya cacat prosedural atau bahkan dugaan ketidakabsahan dalam upaya pemakzulan tersebut. AD/ART merupakan konstitusi internal NU yang mengatur segala aspek organisasi, mulai dari struktur kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga prosedur pertanggungjawaban. Pelanggaran terhadap AD/ART akan secara otomatis menjadikan suatu tindakan tidak sah dan tidak mengikat. Klaim Gus Yahya tentang ketidaksesuaian tanda tangan juga menunjukkan adanya indikasi manipulasi atau setidaknya ketidakpatuhan terhadap protokol internal organisasi.
Kontroversi yang melingkupi Gus Yahya tidak berhenti pada isu kunjungan ke Israel dan desakan pemakzulan. Ia kini juga sedang menghadapi tekanan besar terkait kehadiran akademikus Zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKNU). Kehadiran Berkowitz dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh PBNU dianggap oleh sebagian kalangan sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai fundamental Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah adalah corak pemahaman keagamaan yang menjadi landasan Nahdlatul Ulama, yang menjunjung tinggi moderasi, toleransi, dan keadilan, serta secara historis menolak kolonialisme dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, termasuk Palestina. Sementara itu, Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama adalah dasar konstitusional dan filosofis NU yang mencakup visi dan misi organisasi dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Mengundang seorang tokoh yang dianggap berafiliasi dengan Zionisme ke dalam AKNU, yang bertujuan mencetak pemimpin masa depan NU, dianggap oleh banyak pihak sebagai sebuah anomali dan bertolak belakang dengan semangat perjuangan NU yang telah lama mendukung Palestina.
Isu ini semakin memperkeruh suasana di internal PBNU dan di mata publik. Kritik keras datang dari berbagai elemen NU, termasuk dari ulama-ulama sepuh dan aktivis. Mereka mempertanyakan kebijaksanaan Gus Yahya dalam mengambil keputusan yang berpotensi merusak citra NU sebagai organisasi yang konsisten membela Palestina. Penjelasan lebih lanjut mengenai konteks undangan Berkowitz dan mengapa ia dianggap relevan dalam AKNU belum sepenuhnya memuaskan para kritikus. Tekanan ini menuntut Gus Yahya untuk memberikan klarifikasi yang lebih komprehensif dan meyakinkan agar tidak terjadi perpecahan yang lebih dalam di tubuh organisasi.
Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia, memiliki sejarah panjang dalam menyikapi isu Palestina. Sejak awal berdirinya, NU secara konsisten menunjukkan solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Sikap ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan secara eksplisit mendukung kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, setiap tindakan atau pernyataan yang dinilai berseberangan dengan sikap tersebut akan selalu menimbulkan reaksi keras, baik dari internal NU maupun dari masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dalam konteks politik internal NU, desakan pemakzulan dan berbagai kontroversi yang mengemuka dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari dinamika kekuasaan dan persaingan antar faksi atau kelompok kepentingan. Kepemimpinan Gus Yahya, yang dikenal dengan gaya yang progresif dan terbuka terhadap dialog lintas iman serta isu-isu global, mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan konservatif atau tradisionalis di dalam NU. Tekanan yang ia hadapi saat ini menyoroti tantangan yang dihadapi seorang pemimpin organisasi besar dalam menyeimbangkan tradisi, inovasi, dan aspirasi beragam dari anggotanya.
Meski demikian, Gus Yahya tetap teguh pada posisinya untuk mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menunjukkan tekad yang kuat untuk tidak menyerah pada tekanan dan terus menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya. Situasi ini menempatkan Gus Yahya di persimpangan jalan, di mana ia harus mampu menavigasi badai kontroversi, mengonsolidasi dukungan internal, dan meyakinkan publik bahwa kepemimpinannya tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Nahdlatul Ulama. Masa depan kepemimpinannya akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola krisis ini, memberikan penjelasan yang transparan, dan menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar NU yang telah diwariskan oleh para pendiri.
[rma/suf]
Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita rakyatindependen.id
