Jombang Bergerak: Operasi Penertiban Kabel Internet Semrawut Guna Menjamin Keselamatan Warga dan Kepatuhan Regulasi.

Jombang, (rakyatindependen.id) – Pemerintah Kabupaten Jombang secara tegas melancarkan Operasi Empati, sebuah gerakan penertiban masif terhadap kabel fiber optik (FO) atau kabel internet yang kondisinya semrawut, membahayakan keselamatan publik, dan berpotensi melanggar regulasi. Operasi penting ini, yang dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Satpol PP, dilaksanakan pada Selasa, 16 September 2025, menandai komitmen serius Pemkab Jombang dalam menjaga ketertiban dan keamanan infrastruktur kota.

Dalam sesi pengarahan sebelum operasi dimulai, Purwanto menyampaikan bahwa inisiatif ini muncul sebagai respons konkret atas keprihatinan mendalam Pemkab Jombang terhadap fenomena kabel fiber optik yang tidak tertata, menjuntai, dan bahkan tergeletak di beberapa ruas jalan. Kondisi ini, selain merusak estetika kota, juga secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga. "Kami sangat prihatin melihat kondisi kabel yang semrawut ini, apalagi sudah ada korban yang jatuh akibat insiden terkait kabel-kabel tersebut," tegas Purwanto, menyoroti urgensi tindakan ini. Ia menambahkan bahwa Operasi Empati ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penertiban sementara, melainkan sebuah peringatan keras dan jelas bagi seluruh penyedia jasa internet. Peringatan ini menuntut mereka untuk segera merapikan, menata ulang, dan secara penuh bertanggung jawab atas seluruh infrastruktur jaringan yang telah mereka pasang di area publik, khususnya di sepanjang jalan-jalan kota dan permukiman.

Fenomena kabel internet semrawut telah menjadi masalah kronis di banyak kota, termasuk Jombang. Kabel-kabel yang tidak tertata rapi, menjuntai rendah, bahkan melintang di atas trotoar atau jalan, menciptakan pemandangan yang tidak enak dipandang dan yang lebih penting, menjadi ancaman nyata bagi keselamatan. Pejalan kaki dapat tersandung, pengendara sepeda motor dapat terjerat, dan risiko korsleting listrik atau gangguan pada jaringan listrik utama juga meningkat, terutama saat kondisi cuaca ekstrem. Kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan kabel semrawut, seperti insiden pengendara yang terjerat kabel putus atau pejalan kaki yang tersandung, telah mencuat ke permukaan dan memicu desakan publik agar pemerintah daerah bertindak. Jombang, dengan pertumbuhan infrastruktur digital yang pesat, tidak luput dari tantangan ini, menjadikan Operasi Empati sebagai langkah yang sangat relevan dan mendesak.

Operasi Empati ini tidak hanya merupakan tindakan represif, melainkan juga upaya kolaboratif yang melibatkan tim gabungan multi-instansi. Tim ini terdiri dari perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda, Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas dan keselamatan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengelola infrastruktur fisik kota, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengurus perizinan investasi dan usaha. Selain itu, Inspektorat turut dilibatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk aspek teknis dan kebijakan digital, serta Bagian Hukum untuk landasan legal dan potensi penegakan hukum. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan pendekatan komprehensif Pemkab Jombang dalam menangani masalah yang kompleks ini, memastikan bahwa setiap aspek mulai dari penertiban fisik, legalitas, hingga dampak sosial, ditangani dengan cermat.

Tim gabungan ini secara spesifik menargetkan penertiban kabel fiber optik di tiga lokasi utama yang teridentifikasi sebagai titik paling semrawut dan rawan kecelakaan di Jombang, yaitu Kecamatan Gudo, Megaluh, dan Kabuh. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan; Gudo dan Megaluh merupakan wilayah dengan pertumbuhan pemukiman dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat, sementara Kabuh dikenal sebagai jalur penghubung penting yang sering dilalui. Di area-area ini, kepadatan kabel fiber optik cenderung tinggi, seringkali tanpa perencanaan yang matang, menyebabkan penumpukan dan kondisi yang tidak aman. Dengan fokus pada area-area kritis ini, Pemkab Jombang berharap dapat memberikan dampak yang signifikan dan menjadi contoh bagi wilayah lain untuk turut merapikan infrastruktur serupa.

Lebih dari sekadar merapikan kabel yang berpotensi membahayakan, Purwanto juga secara tegas menekankan bahwa Operasi Empati ini akan disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas izin pemasangan kabel. "Kami akan melakukan evaluasi terhadap setiap provider, apakah mereka sudah mengurus izinnya atau belum," tegas Purwanto, menggarisbawahi pentingnya aspek kepatuhan hukum. Evaluasi ini menjadi krusial karena banyak kasus pemasangan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan tanpa izin yang memadai, atau bahkan tidak sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Pemasangan tanpa izin tidak hanya merugikan pemerintah daerah dari segi pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menghilangkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan instalasi. Ini bisa berakibat pada infrastruktur yang tidak standar, rentan terhadap kerusakan, dan lebih berbahaya bagi masyarakat.

Pemkab Jombang menyadari bahwa pertumbuhan pesat layanan internet adalah keniscayaan di era digital. Namun, pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang sepadan dari para penyedia layanan. Tanpa regulasi yang jelas dan penegakan yang konsisten, infrastruktur digital yang seharusnya mendukung kemajuan justru bisa menjadi sumber masalah baru. Oleh karena itu, melalui Operasi Empati ini, Pemkab Jombang berharap dapat menciptakan ekosistem di mana penyedia layanan internet tidak hanya fokus pada ekspansi jaringan, tetapi juga pada kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan Jombang sebagai kota yang modern, tertib, dan aman bagi seluruh warganya.

Dampak dari operasi semacam ini diharapkan akan multifaset. Pertama, tentu saja peningkatan keselamatan publik. Dengan kabel-kabel yang tertata rapi, risiko kecelakaan akibat tersandung atau terjerat akan diminimalisir. Kedua, perbaikan estetika kota. Jombang sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang terus berkembang, tentu ingin menampilkan wajah kota yang bersih, rapi, dan modern, bebas dari pemandangan kabel ruwet. Ketiga, penegakan hukum dan keadilan. Dengan memeriksa izin, Pemkab Jombang memastikan bahwa semua penyedia layanan beroperasi sesuai koridor hukum, menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan daerah. Keempat, meningkatkan kesadaran penyedia layanan. Operasi ini menjadi pengingat bagi perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

Melangkah ke depan, Pemkab Jombang tidak akan berhenti hanya pada operasi ini. Rencananya, tindak lanjut akan mencakup pembentukan regulasi yang lebih ketat terkait pemasangan infrastruktur telekomunikasi, termasuk standar teknis yang harus dipatuhi, kewajiban penggunaan sarana bersama (seperti tiang bersama atau ducting bawah tanah), serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan diperkuat agar warga lebih peduli dan berani melaporkan jika menemukan kondisi kabel yang membahayakan. Kolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) atau organisasi serupa juga akan diintensifkan untuk mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, Operasi Empati tidak hanya menciptakan jalanan yang lebih aman dan lingkungan yang lebih tertata, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait. Ini adalah tentang menjaga integritas infrastruktur publik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Jombang. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Jombang dalam mewujudkan tata kota yang lebih baik, di mana kemajuan teknologi dapat dinikmati tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban publik.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita rakyatindependen.id.