Jum’at Berkah, Relawan Barisan Banteng Merdeka, Bagikan Nasi Kotak Sambil Sampaikan Program Wahono – Nurul
BOJONEGORO (RAKYATINDEPENDEN) – Barisan Banteng Merdeka (BBM), relawan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bojonegoro nomor 02, Setyo Wahono – Nurul Azizah, kembali melaksanakan kegiatan Jumat berkah dengan membagi-bagikan kotak, Jum’at (25/10/2024).
Dalam Kegiatan tersebut, para relawan membagikan nasi kotak sekalian memperkalan program-program Wahono-Nurul (WaNur) kepada masyarakat luas.
Barisan Banteng Merdeka membagikan ratusan nasi kotak kepada warga di beberapa titik di wilayah Bojonegoro kota. Sasarannya adalah warga yang akan ke rumah sakit untuk menunggu pasien atau keluarga pasien. Juga abang becak dan warga tidak mampu.
“Alhamdulillah antusias warga sangat baik dan luar biasa ketika kami memberikan stiker bergambar Paslon Cabup Cawabup Setyo Wahono Nurul,” ujar Herwin Mardiyanto selaku koordinator Relawan Barisan Banteng Merdeka itu.
Sambil membagikan nasi kotak, lanjut pria yang akrab disapa Khentut ini, relawan Barisan Banteng Merdeka mengenalkan program dan misi visi Wahono-Nurul untuk memajukan Bojonegoro lebih sejahtera dan membanggakan.
“Banyak program-program unggulan yang kita sampaikan ke masyarakat. Baik bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, keagamaan, wisata dan lain-lainnya,” ujarnya.
Khentut menyampaikan, pembangunan Bojonegoro harus dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, partisipatif dan inovatif. Atas dasar itu, WanNur di dalam programnya telah mencanangkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pembangunan berbasis collaborative government.
Menurut dia, sebagai daerah berkemajuan dan memiliki potensi yang besar, Bojonegoro tak bisa dibangun dengan konsep otoriter dan anti-komunikatif. Sebaliknya, pembangunan Bojonegoro harus dilakukan dengan cara partisipatif berbasis collaborative government (pemerintahan yang bersinergi).
“Bojonegoro merupakan wilayah dengan potensi sangat besar. Ini bisa dilihat dari kondisi wilayah serta jumlah APBD-nya yang mencapai Rp8 triliun lebih. Karena itu, pembangunan Bojonegoro tak bisa dilakukan secara sporadis dan tanpa kolaborasi, dan Harus dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah,” pungkasnya.
**(Kis/Red)
