PGRI Semarang Geram: Usulan Guru Cicipi MBG adalah Praktik Tidak Manusiawi dan Merendahkan Profesi Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang dengan tegas menolak usulan kontroversial yang mewacanakan agar guru bertindak sebagai "pencicip" menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada para siswa. Penolakan ini didasari oleh pertimbangan keselamatan jiwa guru yang tidak bisa dijadikan objek percobaan, serta implikasi yang merendahkan martabat dan profesionalisme guru.

Wacana yang dianggap tidak masuk akal ini muncul sebagai respons terhadap serangkaian kasus keracunan massal yang menimpa siswa setelah mengonsumsi menu MBG di berbagai daerah. Alih-alih mencari solusi sistematis dan komprehensif untuk menjamin keamanan pangan, pemerintah justru terkesan mengambil jalan pintas yang berpotensi membahayakan nyawa para pendidik.

Ketua PGRI Kota Semarang, Prof. Nur Khoiri, dengan nada geram menyatakan bahwa keselamatan nyawa manusia, dalam hal ini guru, tidak boleh diperlakukan sebagai bahan uji coba. Menurutnya, tugas guru adalah mendidik dan membimbing siswa, bukan menjadi "kelinci percobaan" untuk memastikan keamanan makanan.

"Guru ini kasihan kalau harus ikut mencicipi. Kalau ada masalah keracunan, masyarakat pasti menyalahkan sekolah, padahal guru hanya menerima dan mendistribusikan," ujar Prof. Nur Khoiri, sebagaimana dilansir dari JPNN.com.

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam PGRI terhadap potensi dampak negatif yang akan ditanggung oleh guru jika usulan tersebut benar-benar diterapkan. Selain membahayakan kesehatan dan keselamatan, guru juga akan menjadi pihak yang disalahkan jika terjadi masalah keracunan, meskipun mereka hanya bertugas menerima dan mendistribusikan makanan.

PGRI Kota Semarang menilai bahwa usulan guru mencicipi MBG merupakan solusi yang tidak efektif dan tidak efisien. Mencicipi sebagian kecil dari menu MBG tidak menjamin bahwa seluruh makanan aman dikonsumsi. Selain itu, proses mencicipi akan memakan waktu yang signifikan, terutama jika jumlah siswa yang menerima MBG sangat banyak.

Lebih dari itu, usulan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan yang seharusnya sudah ada. Jika sistem tersebut berfungsi dengan baik, seharusnya tidak perlu ada "pencicip" dari kalangan guru.

PGRI Kota Semarang mendesak pemerintah untuk segera menghentikan wacana yang merendahkan profesi guru ini dan fokus pada perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain:

1. Memperketat Pengawasan terhadap Penyedia Makanan: Pemerintah harus memastikan bahwa penyedia makanan MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ketat. Proses produksi, pengemasan, dan distribusi harus diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
2. Melakukan Uji Laboratorium secara Berkala: Sampel makanan MBG harus diuji secara berkala di laboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat berbahaya atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan keracunan.
3. Meningkatkan Keterlibatan Ahli Gizi: Ahli gizi harus dilibatkan dalam penyusunan menu MBG untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan bergizi seimbang dan aman dikonsumsi oleh siswa.
4. Membangun Sistem Pelaporan yang Efektif: Pemerintah harus membangun sistem pelaporan yang efektif untuk memantau dan menindaklanjuti kasus keracunan makanan. Setiap laporan harus ditangani dengan cepat dan serius untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari.
5. Memberikan Edukasi kepada Siswa dan Orang Tua: Siswa dan orang tua perlu diberikan edukasi tentang pentingnya memilih makanan yang sehat dan aman. Mereka juga perlu diberikan informasi tentang gejala keracunan makanan dan cara melaporkannya.

PGRI Kota Semarang juga menekankan pentingnya melibatkan guru dalam proses perencanaan dan evaluasi program MBG. Guru memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga tentang kebutuhan dan kondisi siswa di sekolah. Keterlibatan mereka akan membantu memastikan bahwa program MBG berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa.

Selain itu, PGRI Kota Semarang juga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru yang bertugas mendistribusikan MBG. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru jika terjadi masalah keracunan makanan.

PGRI Kota Semarang percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, program MBG dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesehatan dan gizi siswa. Namun, upaya tersebut harus dilakukan dengan cara yang profesional, manusiawi, dan tidak merendahkan martabat guru.

Usulan guru mencicipi MBG adalah cermin dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah keracunan makanan secara sistematis dan komprehensif. Alih-alih mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan, pemerintah justru mengambil jalan pintas yang berpotensi membahayakan nyawa para pendidik.

PGRI Kota Semarang berharap agar pemerintah segera menyadari kesalahan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan. Keselamatan dan kesehatan siswa adalah prioritas utama, tetapi hal itu tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan dan martabat guru.

Profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah seharusnya pemerintah memberikan penghargaan dan perlindungan yang layak kepada para guru, bukan justru memberikan tugas-tugas yang tidak relevan dan membahayakan.

PGRI Kota Semarang akan terus berjuang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para guru. PGRI akan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada guru dan akan terus memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

Kasus usulan guru mencicipi MBG ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus selalu mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan seperti guru dan siswa.

Pemerintah juga harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan program MBG. Informasi tentang anggaran, penyedia makanan, dan hasil pengawasan harus diakses oleh publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program MBG berjalan secara efektif dan efisien.

PGRI Kota Semarang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mengkritisi program MBG. Partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa.

Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatan dan gizi siswa. Program MBG adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, tetapi program ini harus dijalankan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak manapun.

PGRI Kota Semarang berharap agar pemerintah dapat mengambil hikmah dari kasus ini dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, program MBG dapat menjadi program yang sukses dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.