Ribuan Pelajar Lumajang Terdampak: Dapur MBG IWAPI Hentikan Produksi Sementara, Satgas MBG Tegaskan Batasan Kewenangannya

Lumajang, sebuah kabupaten di Jawa Timur, kembali menjadi sorotan terkait implementasi program nasional yang sangat dinantikan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah dapur yang menjadi tulang punggung penyediaan asupan gizi bagi ribuan pelajar di wilayah tersebut, dilaporkan telah menghentikan sementara operasional produksinya. Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai mekanisme pengelolaan program dan batasan tanggung jawab setiap entitas yang terlibat, mengingat tanggapan dari Satuan Tugas (Satgas) MBG daerah yang menegaskan bahwa persoalan ini berada di luar lingkup kewenangan mereka.

Penghentian aktivitas produksi ini dilaporkan terjadi sejak Senin, 20 Oktober 2025. Dapur yang berlokasi strategis di Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, ini diketahui dikelola secara mandiri oleh Yayasan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lumajang. Sebelum mengalami penutupan sementara ini, dapur MBG IWAPI memiliki peran vital dalam mendistribusikan makanan bergizi kepada sekitar 3.510 siswa dari berbagai jenjang sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Lumajang. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil; ribuan pelajar sangat bergantung pada suplai makanan yang disediakan dapur ini untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka, yang tentunya sangat penting bagi tumbuh kembang dan konsentrasi belajar.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, penghentian produksi ini direncanakan akan berlangsung selama satu pekan penuh. Durasi satu minggu ini, meskipun terdengar singkat, berpotensi menciptakan kekosongan asupan gizi yang signifikan bagi ribuan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program. Ketidakpastian mengenai penyebab pasti penghentian ini menjadi perhatian utama, mengingat dampak luas yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan gizi anak-anak sekolah. Program MBG sendiri dirancang untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk, serta memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan cerdas. Oleh karena itu, setiap gangguan dalam operasionalnya dapat mengikis tujuan mulia tersebut.

Menanggapi situasi yang berkembang ini, Ketua Satgas MBG Lumajang, Agus Triyono, memberikan penjelasan yang sangat penting mengenai garis batas kewenangan lembaganya. Agus dengan tegas menyatakan bahwa permasalahan terkait berhentinya operasional dapur tersebut sama sekali tidak termasuk dalam ranah kewenangan Satgas MBG daerah. Pernyataan ini sontak memunculkan diskusi lebih lanjut mengenai struktur dan pembagian tugas dalam pelaksanaan program MBG, khususnya di tingkat lokal. Menurut Agus, segala urusan yang berkaitan dengan operasional internal dapur, mulai dari proses produksi, pengadaan bahan baku, hingga manajemen harian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak BGN (Badan Gizi Nasional) selaku pelaksana teknis program. Ini mengindikasikan adanya pemisahan yang jelas antara peran pengawasan dan fasilitasi di tingkat daerah dengan peran eksekusi teknis di tingkat pusat atau mitra pelaksana.

"Jadi, yang berkaitan dengan internal, artinya dapur ini beroperasi atau tidak, itu menjadi kewenangan BGN," ujar Agus Triyono pada hari Selasa, 22 Oktober 2025, menjelaskan posisinya dengan lugas. Penjelasan ini berusaha meluruskan persepsi publik tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kelancaran operasional dapur. BGN, sebagai entitas yang memiliki mandat teknis, diharapkan memiliki mekanisme dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan operasional dapur MBG, atau setidaknya memberikan solusi cepat ketika terjadi kendala seperti ini. Peran BGN ini mencakup penetapan standar gizi, pedoman operasional, serta memastikan ketersediaan pasokan dan manajemen kualitas makanan yang didistribusikan.

Agus lebih lanjut menjelaskan bahwa peran Satgas MBG di tingkat daerah, seperti yang dipimpinnya, lebih difokuskan pada aspek pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan program di lapangan. Tugas pokok Satgas adalah membantu mitra pelaksana program MBG, seperti IWAPI, apabila mereka menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai perizinan yang diperlukan. Misalnya, Satgas dapat memfasilitasi komunikasi dengan dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan kesehatan, sertifikasi halal, atau izin operasional dari pemerintah daerah. Mereka juga berperan dalam membantu mengatasi kendala lingkungan, seperti masalah penerimaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan dapur, atau isu-isu logistik yang mungkin timbul akibat kondisi geografis atau infrastruktur setempat.

"Untuk tugas pokok satgas (MBG) adalah memfasilitasi apabila ada mitra BGN yang kesulitan ketika berproses untuk beroperasinya sebuah dapur MBG," tambahnya, menekankan sifat proaktif Satgas dalam mendukung mitra. Selain itu, penentuan sasaran penerima manfaat juga menjadi salah satu fokus utama Satgas. Ini mencakup verifikasi data siswa yang berhak menerima bantuan, koordinasi dengan pihak sekolah, serta memastikan distribusi makanan mencapai tangan yang tepat dan merata. Peran ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efektivitas program sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Dengan demikian, Satgas bertindak sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan, memastikan kelancaran birokrasi dan penerimaan sosial.

Selain fungsi fasilitasi, Satgas MBG juga memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pengawasan terhadap keluhan yang mungkin muncul dari penerima manfaat program. Ini mencakup aduan terkait kualitas menu makanan yang disajikan, seperti rasa, kebersihan, atau kandungan gizi yang tidak sesuai standar. Keluhan terkait pelayanan juga menjadi ranah pengawasan Satgas, misalnya keterlambatan distribusi, porsi yang tidak memadai, atau masalah higiene dalam proses pengemasan dan pengiriman. Mekanisme pengawasan ini dirancang untuk menjadi jaring pengaman, memastikan bahwa standar kualitas dan pelayanan yang telah ditetapkan tetap terjaga. Jika ada persoalan yang menyangkut kualitas menu atau pelayanan, maka teman-teman dinas terkait akan turun tangan untuk melakukan investigasi dan penanganan.

Namun, Agus kembali menegaskan bahwa jika permasalahan yang timbul menyangkut internal dapur itu sendiri, seperti penghentian operasional yang sedang terjadi, itu bukan bagian dari kewenangan mereka. "Jika ada persoalan misalnya ada gangguan terkait dengan menu, ada keluhan terkait dengan pelayanan, maka teman-teman dinas terkait akan turun," tuturnya, membedakan antara masalah operasional internal dan masalah kualitas layanan yang berdampak langsung pada penerima manfaat. Pemisahan tugas ini penting untuk menjaga efisiensi dan fokus masing-masing lembaga. Satgas, dengan sumber daya dan mandatnya, tidak dirancang untuk mengelola detail operasional dapur harian, seperti pengadaan bahan baku, manajemen tenaga kerja, atau pemeliharaan peralatan dapur.

Penghentian sementara operasional dapur MBG IWAPI di Lumajang ini membawa implikasi yang tidak dapat diabaikan. Ribuan pelajar yang selama ini mengandalkan program ini untuk asupan gizi harian mereka kini menghadapi ketidakpastian. Gangguan dalam pasokan gizi, bahkan untuk jangka waktu satu minggu, dapat berdampak pada kesehatan dan kemampuan belajar anak-anak. Hal ini juga menyoroti pentingnya perencanaan kontingensi dan mekanisme komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam program MBG. Transparansi mengenai penyebab penghentian dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif yang ambisius dengan tujuan mulia. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat melalui BGN, pemerintah daerah melalui Satgas MBG, dan mitra pelaksana di lapangan seperti IWAPI. Kasus di Lumajang ini menjadi pengingat bahwa meskipun peran telah dibagi dengan jelas, setiap kendala di satu titik dapat menciptakan efek domino yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap tata kelola program, memastikan bahwa setiap celah potensial dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berdampak luas.

Penting bagi BGN sebagai pelaksana teknis untuk segera mengidentifikasi akar masalah di balik penghentian operasional dapur IWAPI dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Apakah ini terkait dengan masalah pasokan, pendanaan, manajemen internal, atau kendala lainnya, penanganan cepat dan tepat adalah kunci. Sementara itu, Satgas MBG Lumajang, meskipun tidak bertanggung jawab atas operasional internal, dapat memainkan peran dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara BGN dan IWAPI, serta memastikan bahwa informasi yang akurat tersampaikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah yang terdampak.

Dalam jangka panjang, pengalaman dari kasus di Lumajang ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk program MBG secara keseluruhan. Diperlukan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengelola risiko operasional di tingkat dapur, termasuk rencana darurat untuk menjamin keberlanjutan pasokan makanan jika terjadi gangguan. Selain itu, penguatan kapasitas mitra pelaksana di daerah juga menjadi krusial, agar mereka memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan operasional. Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar bagi masa depan bangsa, dan setiap upaya harus dikerahkan untuk memastikan keberhasilannya, demi generasi penerus yang lebih sehat dan cerdas.

Kasus penghentian sementara dapur MBG di Lumajang ini bukan hanya sekadar masalah operasional, melainkan cerminan kompleksitas dalam mengimplementasikan program sosial berskala besar. Dengan batasan kewenangan yang jelas, Satgas MBG Lumajang telah menegaskan posisinya. Kini, bola ada di tangan BGN dan IWAPI untuk segera menyelesaikan masalah internal dan mengembalikan dapur ke kondisi operasional penuh. Harapan seluruh masyarakat, terutama para orang tua dan pelajar, adalah agar pasokan makanan bergizi dapat segera kembali normal, memastikan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak tidak terhambat lebih lama lagi. Keberlanjutan program ini adalah tanggung jawab bersama, membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat.

rakyatindependen.id