Jember (rakyatindependen.id) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan tegas menyatakan bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan daerah bukanlah semata-mata keterbatasan anggaran. Lebih jauh dari itu, akar permasalahan yang sesungguhnya terletak pada ketidaksinkronan yang sistemik antara tahapan perencanaan strategis dan realisasi implementasi di lapangan. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam pandangan fraksi tersebut menjelang pembahasan anggaran dan program pembangunan daerah.
Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, pada Selasa (9/12/2025), mengungkapkan keprihatinan mendalam partainya. "Tidak sedikit program yang secara konsep dan tujuan sudah bagus, memiliki niat luhur untuk memajukan masyarakat, namun serasa kehilangan daya guna pada pelaksanaannya," ujarnya. Fenomena ini, menurut Alfan, terjadi karena beberapa faktor krusial. Pertama, indikator kinerja yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan tidak dirumuskan secara terukur dan spesifik, sehingga sulit dievaluasi secara objektif. Kedua, target program seringkali tidak disusun berbasis data dan analisis yang komprehensif, melainkan cenderung spekulatif atau berdasarkan asumsi belaka. Ketiga, mekanisme evaluasi yang esensial untuk memantau progres dan mengidentifikasi hambatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bahkan diabaikan sama sekali. Akibatnya, banyak inisiatif pembangunan yang seharusnya memberikan dampak transformatif, justru hanya menjadi deretan angka di atas kertas tanpa perubahan signifikan di tengah masyarakat.
Alfan menegaskan bahwa seluruh program prioritas yang telah dirumuskan dan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember Tahun Anggaran 2026 wajib dibarengi dengan komitmen penuh dan tak tergoyahkan dari pemerintah daerah. Komitmen ini tidak bisa hanya terhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran saja, yang seringkali menjadi fokus utama. Lebih dari itu, komitmen harus meluas dan termanifestasi secara nyata pada tahap pelaksanaan di lapangan, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa sinkronisasi program yang utuh dan komitmen yang menyeluruh ini, menurut Alfan, program yang seharusnya berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat hanya akan berhenti pada pencapaian administratif semata, seperti penyerapan anggaran atau laporan kegiatan. Bahkan, dalam banyak kasus, kondisi ini bisa berujung pada ketidaktaatan administrasi yang lebih serius, menimbulkan inefisiensi dan potensi penyimpangan.
Inti dari permasalahan ini, menurut Fraksi PDIP, adalah absennya tautan yang kuat antara visi di tingkat kebijakan dan eksekusi di level operasional. Sebuah rencana pembangunan yang brilian sekalipun akan kehilangan relevansinya jika tidak didukung oleh mekanisme implementasi yang efektif. Ini mencakup perencanaan yang realistis, penentuan indikator yang jelas dan terukur (SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), pengumpulan data yang akurat untuk memandu pengambilan keputusan, serta sistem evaluasi berkelanjutan yang mampu memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Tanpa fondasi ini, program-program pembangunan akan berputar-putar dalam lingkaran birokrasi tanpa pernah menyentuh esensi persoalan di masyarakat.
Lebih lanjut, Alfan mengingatkan bahwa komitmen kepala daerah harus seiring sejalan dengan kekuatan, kedisiplinan, dan konsistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana sekaligus ujung tombak pemerintah daerah. OPD, dalam konteks ini, tidak hanya bertugas menyusun rencana kerja dan mengusulkan anggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan fungsional untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah disetujui benar-benar terimplementasi secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jember. Sebaik apapun program yang dirancang di meja perencanaan, tanpa OPD yang mampu bekerja optimal, memiliki kapasitas memadai, serta integritas yang tinggi, maka seluruh agenda pembangunan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Kekuatan OPD terletak pada kapasitas sumber daya manusia, sistem kerja yang transparan dan akuntabel, serta kepemimpinan internal yang mampu memotivasi dan mengarahkan. Disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta konsistensi dalam mengejar target, menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai efektivitas pembangunan.
PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya perhatian serius Pemkab Jember terhadap serapan anggaran pada tahun 2026. Serapan anggaran yang tidak maksimal bukan sekadar masalah teknis akuntansi, melainkan indikator konkret dari lemahnya perencanaan, koordinasi, eksekusi, dan manajemen program di sejumlah OPD. Anggaran yang tidak terserap berarti peluang pembangunan yang hilang, proyek-proyek vital yang tertunda, dan manfaat yang tidak sampai kepada masyarakat. Ini juga mencerminkan ketidakmampuan OPD dalam menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata, seringkali akibat birokrasi yang berbelit, kurangnya kapasitas pengadaan, atau bahkan ketidakpastian dalam regulasi. Fenomena ini, jika terus berulang, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi lokal.
Oleh karena itu, Alfan mendesak OPD untuk bekerja lebih maksimal, terutama dalam hal konsistensi, akurasi perencanaan, dan efektivitas serapan anggaran. Konsistensi dalam menjalankan program sesuai dengan garis besar yang telah ditetapkan, tanpa perubahan mendadak yang tidak beralasan, adalah kunci. Perencanaan harus matang, realistis, dan berbasis data yang kuat, meminimalkan potensi hambatan di tengah jalan. Serapan anggaran harus diupayakan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Untuk mencapai target ini, OPD juga dituntut untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral, sebuah aspek yang seringkali terabaikan namun krusial dalam pembangunan modern.
Alfan menjelaskan, banyak program strategis yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah kompleks di Jember tidak dapat ditangani oleh satu sektor atau OPD saja. Ambil contoh penanganan tengkes (stunting), yang memerlukan intervensi dari sektor kesehatan (gizi, imunisasi), pendidikan (edukasi pola asuh), sosial (bantuan pangan), pekerjaan umum (sanitasi, air bersih), hingga ketahanan pangan (akses makanan bergizi). Demikian pula dengan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, peningkatan layanan kesehatan, atau pemberdayaan UMKM. Semua ini adalah masalah multisektoral yang membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi.
"Ketika OPD bergerak sendiri tanpa koordinasi yang memadai, program menjadi tidak sinkron, tumpang-tindih, lambat, dan pada akhirnya kurang berdampak," tegas Alfan. Situasi ini menciptakan silo-silo kerja di mana setiap OPD fokus pada domainnya sendiri tanpa melihat gambaran besar, menyebabkan fragmentasi upaya dan pemborosan sumber daya. Misalnya, satu OPD mungkin membangun infrastruktur, sementara OPD lain menyediakan pelatihan, namun kedua inisiatif tersebut tidak terhubung secara logis sehingga manfaatnya tidak optimal.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Alfan menegaskan bahwa kolaborasi harus terlihat jelas dan terstruktur dalam penyusunan rencana kerja terpadu antar-OPD. Ini berarti ada peta jalan bersama, dengan tujuan dan target yang disepakati secara kolektif. "Tim koordinasi harus dibentuk dengan target yang jelas, dilengkapi dengan integrasi sistem pelaporan kinerja," imbuhnya. Dengan adanya tim koordinasi yang efektif, setiap OPD dapat memahami perannya dalam keseluruhan strategi, mengidentifikasi ketergantungan antar-program, dan bersama-sama mengatasi hambatan. Integrasi sistem pelaporan akan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi yang sama mengenai progres dan tantangan, sehingga dapat bergerak serempak menuju satu tujuan pembangunan yang sama. Ini adalah fondasi dari pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Secara lebih luas, pandangan Fraksi PDIP ini mencerminkan kebutuhan akan reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih fundamental. Ini bukan hanya tentang memperbaiki satu atau dua aspek, melainkan tentang membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi penyalur anggaran, tetapi juga arsitek pembangunan yang visioner, fasilitator yang efektif, dan evaluator yang objektif. Konsep pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy) harus menjadi tulang punggung setiap keputusan, memastikan bahwa alokasi sumber daya didasarkan pada data yang valid dan analisis yang mendalam, bukan sekadar asumsi atau kepentingan sesaat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah Jember tidak akan ditentukan oleh besarnya anggaran semata, melainkan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan harmoni antara perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Jember membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan OPD yang profesional, yang mampu menerjemahkan visi politik menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Fraksi PDIP berharap agar kritik konstruktif ini menjadi pemicu bagi perbaikan berkelanjutan, demi terwujudnya Jember yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita.
