Skandal dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam praktik judi online jenis slot saat jam kerja telah memicu gelombang kekhawatiran dan reaksi keras dari berbagai pihak. Video viral yang menampakkan aksi ASN tersebut menjadi sorotan tajam publik, menguak kembali isu krusial mengenai integritas dan kedisiplinan birokrasi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, atau yang akrab disapa Cak Yebe, menjadi salah satu suara terdepan yang mendesak tindakan tegas dan komprehensif dari Wali Kota Surabaya. Peristiwa ini bukan hanya sekadar pelanggaran individu, melainkan cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam menjaga etika dan profesionalisme aparatur negara.
Cak Yebe menegaskan bahwa setiap pegawai Pemerintah Kota Surabaya, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti secara sah melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pernyataan ini bukan semata respons reaktif terhadap sebuah video yang menjadi viral di media sosial, melainkan bagian integral dari visi besar untuk membangun pemerintahan yang berintegritas tinggi. Kekhawatiran publik terhadap tingkat kedisiplinan aparatur adalah indikator penting bahwa kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi sedang diuji. Sebuah pemerintahan yang baik (good governance) tidak akan pernah terwujud tanpa pondasi disiplin dan etika yang kuat dari para pelaksananya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa validitas sanksi tidak bergantung pada usia video yang beredar. "Mau video itu tahun lama sekalipun, sepanjang ada indikasi pelanggaran disiplin di jam kerja, harus diproses dan diberikan sanksi dalam rangka menciptakan good governance," tegas Cak Yebe. Prinsip ini sangat fundamental; pelanggaran disiplin tetaplah pelanggaran, terlepas dari kapan perbuatan itu direkam atau diungkap ke publik. Fokus utama adalah pada substansi pelanggaran dan dampaknya terhadap citra serta kinerja pemerintahan kota. Proses investigasi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Cak Yebe juga menyoroti potensi kerusakan mental dan produktivitas aparatur akibat praktik judi online di lingkungan kerja. Judi online, khususnya slot, dikenal memiliki sifat adiktif yang sangat kuat. Kecanduan judi dapat menggerus fokus, motivasi, dan integritas seorang pegawai. Seorang aparatur yang terjebak dalam lingkaran setan judi online cenderung akan mengabaikan tugas pokoknya, menyalahgunakan waktu kerja, bahkan berpotensi terjerumus pada tindakan korupsi untuk menutupi kerugian finansial akibat kekalahan. Lingkungan kerja yang seharusnya menjadi tempat untuk mengabdi dan berinovasi justru tercoreng oleh perilaku yang merusak. Aparatur yang produktif dan profesional tidak bisa hanya dibangun lewat jargon atau slogan semata, melainkan melalui penegakan disiplin yang konsisten dan pembinaan moral yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan haruslah setimpal dan memberikan efek jera. "Kalau terbukti bermain judi online termasuk slot, sanksinya harus tegas, bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat karena itu merusak mental dan bisa jadi contoh buruk bagi pegawai lain," tutur Cak Yebe. Pemberhentian dengan tidak hormat bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak akan mentolerir perilaku yang merusak kredibilitas dan integritas aparatur. Ini juga menjadi peringatan bagi pegawai lain agar tidak tergoda untuk mengikuti jejak serupa. Penegakan aturan yang tegas akan menjadi fondasi bagi terciptanya budaya kerja yang bersih, jujur, dan berintegritas.
Selain penindakan represif, Cak Yebe juga menekankan pentingnya upaya pencegahan yang diperkuat melalui pengawasan rutin dan berlapis. Ia mendorong Wali Kota untuk secara aktif melibatkan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan disiplin, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Inspektorat. Langkah-langkah preventif seperti razia mendadak di jam kerja, inspeksi rutin ke unit-unit kerja, hingga pemantauan aktivitas digital di lingkungan kantor, perlu diintensifkan. Lebih dari itu, program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online serta etika ASN juga harus gencar dilakukan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan memblokir akses ke situs-situs judi online dari jaringan internet pemerintah kota, serta menyediakan layanan konseling bagi pegawai yang mungkin terindikasi memiliki masalah kecanduan judi.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada level individu pelaku. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung jika ditemukan adanya pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan anggota timnya. Konsep pengawasan berjenjang sangat penting agar disiplin benar-benar berjalan dari hulu ke hilir. Seorang kepala dinas, kepala badan, atau kepala satuan yang anggotanya terbukti melanggar disiplin berpotensi ikut dievaluasi kinerjanya. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam birokrasi, di mana setiap pimpinan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memastikan bawahannya mematuhi peraturan yang berlaku. Kegagalan dalam pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk kelalaian yang juga patut dikenakan sanksi atau tindakan administratif.
Cak Yebe juga menegaskan bahwa upaya penindakan dan pengawasan ini tidak boleh hanya terfokus di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya saja. Ia meminta agar langkah serupa diterapkan secara merata di seluruh lini pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD, kantor-kantor kelurahan, dan kecamatan. "Penindakan ini tidak boleh berhenti di lingkungan pemkot saja, tetapi juga harus menjangkau sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan," ujarnya. Konsistensi dalam penegakan aturan di seluruh jenjang pemerintahan sangat krusial untuk membangun keseragaman standar etika dan disiplin, serta mencegah adanya "kantong-kantong" toleransi terhadap pelanggaran. Setiap pegawai, di mana pun ia bertugas, adalah representasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan harus menjunjung tinggi integritas.
Sebagai tindak lanjut konkret, Komisi A DPRD Surabaya berencana untuk memanggil Kepala Satpol PP dan Inspektorat. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan yang berjalan saat ini, mengidentifikasi celah-celah kelemahan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif. Komisi A berharap langkah ini dapat menjadi momentum perbaikan yang signifikan bagi seluruh aparatur pemerintah kota. Tujuannya adalah untuk mewujudkan aparatur yang tidak hanya handal dalam menjalankan tugas teknisnya, tetapi juga memiliki integritas tinggi, akuntabel dalam setiap tindakannya, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat agar ini menjadi perhatian serius Wali Kota demi terwujudnya pegawai yang produktif dan profesional," pungkas Cak Yebe. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan Surabaya dapat menciptakan birokrasi yang benar-benar bersih, bebas dari praktik tercela seperti judi online, dan mampu mengembalikan kepercayaan penuh dari masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap ASN dan non-ASN dapat menjadi teladan integritas dan profesionalisme dalam melayani warga Kota Surabaya.
Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita rakyatindependen.id
