Jakarta – Wacana penempatan utusan khusus presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu beragam tanggapan, salah satunya dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta. Menurut Herwin, kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan mendasar terkait efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan yang sudah ada di lingkungan BUMN. Ia berargumen bahwa penambahan lapisan pengawasan ini berpotensi menjadi sebuah redundansi, bahkan menimbulkan analogi yang menarik: "Ini seperti memasang CCTV untuk mengawasi CCTV."
Analisis Herwin Sudikta berakar pada pemahaman bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kerja pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan negara dan kinerja BUMN. Ia merujuk pada berbagai lembaga yang sudah eksis dan memiliki mandat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. "Padahal Indonesia sudah punya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kementerian, BUMN (sebagai entitas yang diawasi sekaligus memiliki unit pengawasan internal), Komisaris, Auditor internal, bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Herwin, mengutip informasi dari Fajar.co.id pada Jumat, 13 Maret 2026.
Keberadaan lembaga-lembaga ini, secara teori, seharusnya sudah cukup untuk menjamin bahwa operasional BUMN berjalan sesuai dengan regulasi dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. BPK, misalnya, memiliki peran sentral dalam audit keuangan negara, termasuk BUMN. BPKP bertugas memberikan asistensi teknis dan pengawasan preventif. Kementerian yang membawahi BUMN juga memiliki fungsi pengawasan strategis dan operasional. Di tingkat korporasi, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas utama, didukung oleh auditor internal yang memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan internal. Ditambah lagi, KPK bertindak sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, termasuk yang melibatkan BUMN.
Dalam konteks ini, rencana penambahan utusan khusus presiden menjadi sebuah anomali. Herwin melihatnya sebagai upaya untuk menambah "mekanisme pengawasan" di atas sistem yang sudah ada, tanpa terlebih dahulu mengevaluasi secara mendalam efektivitas dan efisiensi dari struktur pengawasan yang kini berlaku. "Tapi sekarang mau ditambah lagi utusan khusus presiden di tiap BUMN," tambahnya, menyiratkan adanya keraguan terhadap urgensi dan kebutuhan nyata dari penambahan tersebut.
Analogi "CCTV mengawasi CCTV" yang disampaikan Herwin sangatlah tepat untuk menggambarkan potensi masalah. Jika BPK, BPKP, Kementerian, Dewan Komisaris, dan auditor internal sudah berfungsi sebagai "CCTV" yang memantau kinerja dan keuangan BUMN, maka menempatkan utusan khusus presiden di setiap BUMN sama saja dengan memasang "CCTV tambahan" untuk mengawasi para "CCTV" yang sudah ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah CCTV yang sudah terpasang tidak berfungsi dengan baik? Ataukah ada kekhawatiran bahwa CCTV yang sudah ada bisa "dimatikan" atau "dibutakan" oleh pihak yang diawasi?
Lebih jauh lagi, Herwin menilai bahwa kebijakan semacam ini mencerminkan "persoalan klasik dalam praktik politik dan tata kelola pemerintahan." Salah satu persoalan klasik yang mungkin dimaksud adalah kurangnya kepercayaan terhadap sistem yang sudah ada, atau adanya dorongan untuk menempatkan orang-orang kepercayaan di posisi-posisi strategis tanpa melalui mekanisme yang objektif. Penempatan utusan khusus presiden, jika tidak didasarkan pada kebutuhan analisis yang kuat dan kriteria seleksi yang transparan, bisa berujung pada politisasi pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Ada beberapa kemungkinan interpretasi mengapa rencana ini muncul, dan masing-masing memiliki implikasi tersendiri terhadap tata kelola BUMN.
Pertama, indikasi ketidakpercayaan pada sistem pengawasan yang ada. Jika Presiden Prabowo merasa bahwa lembaga-lembaga pengawas yang ada saat ini belum optimal dalam mencegah kerugian negara, kebocoran, atau praktik korupsi di BUMN, maka penambahan utusan khusus bisa dipandang sebagai solusi darurat. Namun, solusi seperti ini seringkali bersifat parsial dan tidak mengatasi akar masalah. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja BPK, BPKP, dan unit pengawasan internal di BUMN. Apakah ada kendala anggaran, SDM, independensi, atau kewenangan yang menghambat mereka? Jika ada, maka solusi yang lebih tepat adalah memperkuat lembaga-lembaga tersebut, bukan menambah struktur baru yang belum tentu lebih efektif.
Kedua, keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas secara langsung. Utusan khusus presiden secara teori akan melaporkan langsung kepada presiden, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai kondisi BUMN. Hal ini bisa sangat berharga jika presiden membutuhkan gambaran real-time tentang kesehatan operasional dan finansial BUMN, terutama di tengah isu-isu strategis atau krisis. Namun, perlu dipastikan bahwa peran utusan khusus ini tidak tumpang tindih dengan tugas Dewan Komisaris atau Kementerian Pembina. Definisi peran, tugas, dan kewenangan utusan khusus ini harus sangat jelas untuk menghindari konflik.
Ketiga, potensi politisasi dan penempatan "orang titipan". Dalam konteks politik Indonesia, setiap penambahan posisi strategis seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menempatkan loyalis atau orang-orang yang memiliki kedekatan politik. Jika penempatan utusan khusus ini didasarkan pada pertimbangan politik semata, maka alih-alih meningkatkan pengawasan, justru bisa menjadi sumber masalah baru. Utusan khusus yang tidak memiliki kompetensi memadai atau terikat pada kepentingan politik tertentu akan sulit menjalankan fungsinya secara objektif, bahkan bisa menjadi agen untuk kepentingan di luar kepentingan negara.
Keempat, efisiensi anggaran dan sumber daya. Menempatkan utusan khusus di setiap BUMN berarti akan ada penambahan anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional mereka. Mengingat jumlah BUMN yang cukup banyak, ini bisa menjadi beban anggaran yang signifikan. Pertanyaannya, apakah manfaat yang dihasilkan dari penambahan pengawasan ini sepadan dengan biaya yang dikeluarkan? Jika sistem pengawasan yang ada sudah memadai, maka penambahan ini justru bisa dianggap sebagai pemborosan.
Herwin Sudikta juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan bagaimana utusan khusus ini akan berinteraksi dengan struktur yang sudah ada. Bagaimana hubungan mereka dengan Dewan Komisaris, Direksi BUMN, serta Kementerian Pembina? Tanpa koordinasi yang jelas, utusan khusus ini bisa menjadi "pengganggu" dalam operasional BUMN, menciptakan birokrasi tambahan, dan bahkan menimbulkan konflik kepentingan.
Lebih jauh, pandangan Herwin menyiratkan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa jadi merupakan indikasi dari kurangnya kepercayaan terhadap kapasitas profesional di dalam BUMN itu sendiri. Jika utusan khusus ditempatkan untuk "mengawasi", ini bisa diartikan bahwa ada keraguan terhadap kemampuan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal, idealnya, BUMN dikelola oleh para profesional yang kompeten dan diawasi oleh organ-organ yang telah dibentuk sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Perlu juga dipertimbangkan apakah penempatan utusan khusus ini akan bersifat permanen atau hanya sementara. Jika bersifat sementara, apa parameter keberhasilannya? Jika bersifat permanen, maka ini akan menjadi struktur baru yang harus dikelola dan diawasi juga.
Dalam rangka memperkaya diskusi ini, beberapa pertanyaan lanjutan perlu diajukan:
- Apa saja kriteria utama yang akan digunakan dalam menyeleksi utusan khusus ini? Apakah kompetensi teknis, integritas, pengalaman, atau kedekatan politik menjadi prioritas?
- Bagaimana mekanismenya agar utusan khusus ini tidak tumpang tindih dengan fungsi pengawasan yang sudah ada? Perlu ada pemetaan peran dan tanggung jawab yang jelas.
- Bagaimana memastikan independensi utusan khusus ini dari intervensi politik? Mekanisme rekrutmen dan pelaporan yang transparan akan sangat krusial.
- Apakah sudah ada kajian mendalam mengenai efektivitas biaya dan manfaat dari penambahan struktur pengawasan ini?
- Bagaimana bentuk pelaporan utusan khusus ini, dan kepada siapa mereka akan bertanggung jawab secara langsung?
- Apakah rencana ini merupakan respons terhadap temuan spesifik atau merupakan kebijakan strategis jangka panjang untuk penguatan tata kelola BUMN?
Analogi "CCTV mengawasi CCTV" yang disampaikan Herwin Sudikta menjadi sebuah peringatan dini. Penambahan lapisan pengawasan, tanpa analisis yang cermat dan penataan yang matang, justru berpotensi menambah kompleksitas, biaya, dan bahkan menciptakan masalah baru dalam tata kelola BUMN. Sebelum melangkah lebih jauh, diperlukan dialog yang konstruktif dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem pengawasan yang sudah ada, serta pertimbangan matang mengenai implikasi jangka panjang dari kebijakan penempatan utusan khusus ini.
