Efisiensi Berkelanjutan: Pemkot Pasuruan Susun Ulang Anggaran 2026 Pasca-Pemangkasan Dana Pusat, Komitmen Layanan Publik Tak Tergoyahkan

Pasuruan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tengah berada di fase krusial penyusunan anggaran untuk tahun fiskal 2026, sebuah proses yang diwarnai dengan tantangan signifikan menyusul kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Keputusan ini secara langsung memengaruhi kapasitas fiskal daerah, memaksa Pemkot untuk melakukan rasionalisasi menyeluruh yang mencakup berbagai pos belanja, termasuk penyesuaian terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, komitmen teguh untuk menjaga kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang tak akan dikorbankan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah kini dituntut untuk proaktif menyesuaikan rencana kegiatan mereka agar selaras dengan kondisi keuangan yang dinamis dan cenderung terbatas. “Pemangkasan dana transfer ini memang cukup signifikan, menuntut kami untuk meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh program kerja yang telah direncanakan. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa kegiatan-kegiatan prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dapat terlaksana tanpa hambatan berarti,” ujar Amien, menegaskan urgensi dari upaya penyesuaian ini.

Amien lebih lanjut merinci bahwa sektor pembangunan fisik menjadi salah satu area yang paling merasakan dampak dari kebijakan ini. Sejumlah proyek infrastruktur yang semula direncanakan dengan skala besar atau jadwal tertentu, kini kemungkinan besar harus ditunda pelaksanaannya atau bahkan dikurangi skalanya untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selain itu, belanja operasional dan TKD ASN juga tak luput dari sasaran efisiensi yang ketat. “Jika biasanya untuk rapat-rapat internal kami menyediakan konsumsi berupa nasi kotak, untuk tahun depan kami menargetkan untuk menghilangkan atau setidaknya sangat meminimalkan pengeluaran tersebut. Kami akan menekan biaya seminimal mungkin, namun tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan dan kualitas pelayanan,” jelas Amien, memberikan gambaran konkret mengenai langkah-langkah penghematan.

Meskipun adanya penyesuaian pada besaran TKD, Amien menegaskan bahwa Pemkot Pasuruan memiliki komitmen kuat untuk tetap menjaga hak-hak dasar ASN. Langkah ini diambil dengan pertimbangan matang agar semangat kerja dan produktivitas ASN tidak menurun, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu. Proses pembahasan final terkait penyesuaian anggaran ini, termasuk alokasi TKD, direncanakan akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan pada awal November 2025. “Saat ini, kami masih dalam tahap awal proses penyusunan, termasuk penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang juga memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan,” terangnya. SILPA, yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan atau indikator efisiensi anggaran tahun sebelumnya.

Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, memaparkan secara lebih detail mengenai besaran pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Total pemangkasan mencapai angka Rp124 miliar dari total proyeksi dana transfer sebesar Rp700 miliar. Angka ini jelas bukan jumlah yang sedikit dan memerlukan strategi adaptasi yang cermat. Selain itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah penghasil tembakau seperti Pasuruan, juga mengalami pemotongan signifikan hingga 50 persen. Dari proyeksi awal Rp32 miliar, DBHCHT dipangkas menjadi hanya Rp16 miliar. Pemangkasan DBHCHT ini memiliki implikasi serius, mengingat dana tersebut lazimnya dialokasikan untuk program-program kesehatan, penegakan hukum di bidang cukai, serta pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian tembakau.

“Meskipun kapasitas fiskal kami berkurang secara signifikan, kami tegaskan bahwa prioritas utama kami tetap pada pelayanan publik dan program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena adanya keterbatasan anggaran,” tegas Wali Kota Adi Wibowo dengan nada optimis. Ia menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi esensi pelayanan, melainkan mencari cara-cara inovatif dan lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang ada.

Adi Wibowo menegaskan kembali bahwa upaya efisiensi ini sama sekali tidak akan menghambat pelaksanaan program-program strategis yang secara langsung memberikan manfaat bagi kepentingan warga. Pemkot Pasuruan berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan, agar tetap berjalan maksimal. Hal ini mencakup memastikan ketersediaan guru dan tenaga medis, fasilitas kesehatan yang memadai, serta sistem pengelolaan sampah yang efisien.

Rasionalisasi anggaran ini juga akan mendorong Pemkot Pasuruan untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya dan mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. Langkah-langkah seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan potensi investasi lokal akan menjadi fokus untuk memperkuat kemandirian fiskal kota di masa mendatang. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan diperketat untuk mencegah kebocoran dan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks penyesuaian TKD, Pemkot akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak serta merta memukul rata semua ASN. Akan ada pertimbangan terkait beban kerja, kinerja individu, dan prioritas unit kerja untuk memastikan keadilan dan motivasi kerja tetap terjaga. Transparansi dalam proses ini juga akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan di kalangan ASN dan masyarakat.

“Roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik dari kami. Kami akan memastikan bahwa upaya efisiensi yang kami lakukan tidak akan mengorbankan kebutuhan esensial publik dan justru akan mendorong kami untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif,” pungkas Wali Kota Adi Wibowo, menutup pernyataannya dengan optimisme dan tekad kuat untuk menghadapi tantangan fiskal di depan. Strategi ini bukan hanya tentang memotong, melainkan tentang menata ulang prioritas, mengoptimalkan setiap sumber daya, dan membangun fondasi fiskal yang lebih tangguh untuk Kota Pasuruan di masa depan.

rakyatindependen.id