Kondisi bangsa yang dinamis menuntut komunikasi publik yang efektif dan bermartabat sebagai fondasi utama. Di tengah berbagai tantangan, kemampuan para pemimpin dan pejabat publik dalam berkomunikasi secara bijaksana menjadi krusial untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan.
Pakar komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta, Assoc Prof Dr Edwi Arief Sosiawan, SIP, MSi, CIIQA, CIAR, CPM (Asia), menyoroti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pejabat publik seringkali tereduksi menjadi sekadar pertukaran informasi tanpa memperhatikan dampak yang lebih luas. Padahal, setiap kata, intonasi, dan gaya penyampaian adalah cerminan budaya yang mengandung makna simbolik. Ketika seorang pejabat menggunakan bahasa kasar atau merendahkan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tindakan tersebut bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah proses pembingkaian (framing) yang halus namun kuat. Tindakan ini menggeser posisi warga dari partisipan politik yang sah menjadi entitas marginal dan bahkan terkriminalisasi.
Bahasa, dalam konteks ini, menjelma menjadi alat kekuasaan yang membentuk realitas dan mempertegas garis pemisah antara "kami" (elite penguasa) dan "mereka" (rakyat). Resonansi linguistik dari para pemimpin memiliki dampak besar dalam membentuk budaya politik suatu bangsa. Ketika bahasa yang digunakan terasa arogan, berjarak, dan kurang empati, masyarakat cenderung tidak fokus pada isi pesan, melainkan pada bagaimana pesan itu disampaikan. Mereka akan membaca sikap dan karakter yang terpancar dari elite penguasa. Citra yang terbentuk adalah citra elite yang terasing, yang mengabaikan pengalaman hidup dan penderitaan rakyatnya. Akibatnya, jurang pemisah antara elite dan rakyat semakin dalam, mengikis kepercayaan dan solidaritas sosial.
Edwi Arief Sosiawan mengingatkan kita pada figur-figur juru bicara di masa lalu yang berhasil membangun otoritas bukan melalui kekerasan verbal, melainkan melalui narasi yang lembut, konsisten, dan legitimatif. Mereka memahami bahwa kredibilitas adalah mata uang paling berharga dalam komunikasi publik. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun melalui program-program monologis yang gemerlap. Kepercayaan tumbuh secara organik dari budaya komunikasi yang membumi, praktik yang jujur, responsif, dan yang terpenting, mempertontonkan empati yang tulus. Inilah esensi dari model two-way symmetrical communication, sebuah model ideal di mana pejabat tidak hanya bertindak sebagai corong kebijakan, tetapi juga sebagai pendengar yang aktif dan interpreter yang bijak.
Model komunikasi ini menuntut kemampuan untuk tidak sekadar mendengar, tetapi benar-benar menyimak aspirasi publik, lalu menyampaikannya kembali (reframing) dengan kelembutan budi dan kecerdasan budaya, sehingga rakyat merasa dipahami, bukan dihadapi. Fenomena terkini memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi komunikasi publik ketika fungsi juru bicara yang sentral dan terkoordinasi terabaikan. Yang muncul adalah fragmentasi narasi dan inkonsistensi pesan yang membingungkan publik.
Edwi Arief Sosiawan mencontohkan situasi ketika seorang Wakil Ketua DPR menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan pajak sebuah domain yang bukan ranah wewenangnya. Tindakan ini tidak hanya melampaui batas prosedural, tetapi juga menciptakan kesan bahwa tidak ada satu pun suara yang benar-benar otoritatif. Situasi ini melahirkan sebuah krisis makna: komunikasi pemerintah menjadi tidak utuh, tidak mewakili lembaga, dan pada akhirnya, semakin tidak mewakili rakyat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Edwi Arief Sosiawan memberikan beberapa rekomendasi untuk pendekatan komunikasi pemerintah yang perlu dibenahi secara fundamental:
1. Pembangunan Budaya Institusi yang Empatik:
Pelatihan komunikasi untuk pejabat publik harus melampaui teknik presentasi. Pelatihan perlu masuk ke dalam narasi empatik dan pemaknaan simbolik. Pejabat harus dibekali dengan kecerdasan budaya untuk membaca situasi dan merespons dengan bahasa yang mempersatukan, bukan memecah belah. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus, simulasi, dan role-playing untuk membantu pejabat mengembangkan keterampilan praktis dalam berkomunikasi secara efektif dan empatik dalam berbagai situasi. Selain itu, penting untuk memasukkan unsur-unsur psikologi komunikasi dan kecerdasan emosional dalam pelatihan untuk membantu pejabat memahami bagaimana emosi memengaruhi komunikasi dan bagaimana mengelola emosi mereka sendiri dan orang lain dengan lebih baik.
2. Manajemen Pesan yang Konsisten dan Terkoordinasi:
Setiap lembaga pemerintah perlu memiliki budaya juru bicara yang kuat dan tidak ad-hoc. Hanya dengan suara yang konsisten dan terkelola, sebuah lembaga dapat membangun representasi diri yang otentik dan dapat dipercaya. Pemerintah perlu berinvestasi dalam membangun tim komunikasi yang profesional dan terlatih di setiap lembaga. Tim ini harus bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi komunikasi yang komprehensif, mengelola pesan-pesan kunci, dan memastikan bahwa semua komunikasi publik selaras dengan tujuan dan nilai-nilai lembaga. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa ada keselarasan pesan dan menghindari kebingungan publik.
3. Adopsi Model Dialogis yang Simetris:
Pemerintah harus secara aktif mengadopsi dan menginternalisasi model komunikasi dua arah. Ini berarti membangun sistem yang tidak hanya mendengar keluhan, tetapi secara proaktif merespons dengan personalisasi dan kontekstualisasi budaya, menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama rakyat, bukan di atas mereka. Pemerintah perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, forum online, dan pertemuan tatap muka, untuk berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka dan transparan. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme umpan balik yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis opini publik, serta menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kebijakan dan program. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan partisipasi aktif dalam forum-forum kebijakan.
Pada akhirnya, komunikasi pejabat publik adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak hanya dibangun lewat kebijakan yang substantif, tetapi juga melalui bahasa yang menyejukkan, narasi yang merangkul, dan simbol-simbol yang mengafirmasi rakyat sebagai subjek politik. Dalam demokrasi yang sehat, rakyat bukan "penerima pasif" kebijakan, melainkan partisipan aktif yang layak dihormati. Di situlah, sejatinya, komunikasi publik menemukan kemanusiaannya. Komunikasi publik yang bermartabat adalah investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi pemerintah, dan memajukan kesejahteraan bangsa. Komunikasi yang efektif dan empatik dapat membantu pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk merespons dengan cara yang tepat dan relevan. Selain itu, komunikasi yang transparan dan akuntabel dapat membantu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membangun jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan sejahtera.
Penting untuk diingat bahwa komunikasi publik bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan. Hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat didasarkan pada rasa saling percaya, hormat, dan pengertian. Dengan berinvestasi dalam komunikasi publik yang bermartabat, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
-
-
-
-
-
