Surabaya – Sebuah kritik tajam yang menyentuh inti peran perguruan tinggi di Indonesia mengemuka, menandai dimulainya era baru dalam evaluasi kinerja akademik. Perguruan tinggi dinilai belum memberikan dampak konkret dan signifikan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama ironisnya, masih banyak warga di sekitar area kampus-kampus besar yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Realitas ini menyoroti kesenjangan antara pencapaian akademik institusi dan kondisi sosial-ekonomi komunitas di sekitarnya.
Kritik fundamental ini disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Mohammad Nuh, dalam gelaran Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 yang berlangsung di Graha Unesa, Rabu (19/11/2025). Pernyataan Prof. Nuh menjadi sorotan utama dalam konferensi yang mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi nasional. Ia menekankan bahwa sudah saatnya perguruan tinggi bergeser dari kebanggaan semu yang hanya berorientasi pada indikator internal menuju dampak nyata bagi kemajuan bangsa.
Seiring dengan kritik tersebut, momentum penting terjadi dengan peluncuran metrik baru bernama Commitment to Impactful Transformation in Society (COMMITS). Peluncuran COMMITS ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta MWA, dan menandai sebuah revolusi dalam cara perguruan tinggi mengukur keberhasilan mereka. Inisiatif ini digagas untuk membongkar kultur lama tridharma perguruan tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat—yang selama ini cenderung terkotak-kotak dan seringkali tidak terintegrasi secara holistik untuk menghasilkan dampak sosial yang maksimal.
Prof. Nuh menguraikan bahwa perguruan tinggi selama ini kerap merasa bangga dengan berbagai pencapaian kuantitatif seperti jumlah mahasiswa yang terus meningkat, megahnya fasilitas kampus, kualitas dosen yang diakui, hingga banyaknya lulusan cumlaude, serta publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi tinggi (Q1). Namun, ia menegaskan bahwa kebanggaan-kebanggaan yang bersifat internal dan administratif tersebut tidak secara otomatis menjadi jawaban atas persoalan-persoalan fundamental yang ada di tengah masyarakat.
“Di sekitar ITS, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), bahkan kampus-kampus besar lainnya, masih banyak warga yang hidup dalam kemiskinan. Masih banyak anak-anak yang belum dapat menikmati akses pendidikan terbaik dan berkualitas. Ini adalah bukti nyata bahwa ‘impact’ atau dampak dari keberadaan kampus-kampus tersebut belum maksimal dan belum menyentuh akar permasalahan,” tegas Prof. Nuh, memberikan contoh konkret yang memicu refleksi mendalam. Pernyataan ini bukan hanya kritik, melainkan panggilan untuk introspeksi dan transformasi.
Lebih lanjut, Prof. Nuh menyoroti tradisi pengabdian masyarakat yang selama ini masih bersifat ‘event-based’ atau proyek-proyek sporadis yang tidak berkelanjutan. Aktivitas pengabdian masyarakat seringkali dilaksanakan hanya sebagai formalitas atau untuk memenuhi kewajiban administratif, dan tidak terintegrasi secara utuh layaknya pendidikan dan penelitian yang memiliki kurikulum dan metodologi yang jelas. Bahkan, dalam sistem penilaian karier dosen, kontribusi pengabdian masyarakat disebutnya sebagai aspek yang ‘paling kecil, yang penting ada’, mengindikasikan bahwa bobot dan apresiasi terhadap peran ini masih minim dibandingkan dengan penelitian atau pengajaran. Fenomena ini menyebabkan potensi besar perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan sosial tidak tergarap optimal.
Menurut Prof. Nuh, universitas harus bergerak melampaui pola lama yang ia sebut sebagai ‘University 1.0’, yaitu fase di mana kampus hanya mengejar input (jumlah mahasiswa, dosen, fasilitas). Tahap selanjutnya adalah pengelolaan proses (kurikulum, pembelajaran), menghasilkan output (lulusan, publikasi), dan kini saatnya naik kelas ke ukuran impact atau dampak nyata. Paradigma baru ini menuntut kampus untuk tidak hanya berfokus pada apa yang mereka hasilkan secara internal, tetapi juga bagaimana hasil tersebut mampu mentransformasi kondisi eksternal, khususnya masyarakat.
“Yang kita ukur nanti bukan lagi seberapa banyak jurnal ilmiah yang berhasil diterbitkan, tetapi berapa banyak orang miskin yang berhasil dibebaskan dari kemiskinan berkat intervensi dan inovasi kampus. Berapa banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhasil naik kelas dan berkembang pesat dari hasil riset dan pendampingan kampus,” tegasnya, memberikan gambaran jelas tentang pergeseran fokus penilaian kinerja yang akan dibawa oleh COMMITS. Ini adalah sebuah visi ambisius yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai indikator utama keberhasilan akademik.
COMMITS, yang dirancang sebagai metrik komprehensif, bertujuan untuk mengukur dampak sosial ekonomi tersebut secara objektif dan terukur. Program ini, kata Nuh, telah mendapatkan respons yang sangat positif dan dukungan penuh dari Mendikstisdikti dan Ditjen Dikti. Dukungan ini menandakan bahwa inisiatif COMMITS tidak hanya akan menjadi proyek percontohan, melainkan disiapkan sebagai gerakan nasional yang akan mengubah wajah pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih relevan dan bertanggung jawab secara sosial.
Di sisi lain, Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati, menegaskan bahwa pengukuran dampak adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas akademik yang dilakukan di kampus tidak berhenti pada pencapaian administratif semata. Ia menggarisbawahi pentingnya refleksi diri bagi setiap institusi pendidikan.
“Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini, berbagai penelitian, pengajaran, dan pengabdian, ternyata tidak punya manfaat yang substansial bagi masyarakat sekitar, apalagi bagi bangsa secara keseluruhan. Kita harus berani mengevaluasi diri,” ujarnya, menyerukan perlunya kesadaran kolektif akan relevansi dan kebermanfaatan.
Prof. Bambang menambahkan bahwa COMMITS akan berfungsi sebagai alat navigasi yang krusial untuk membaca dan menentukan arah kerja kampus, bukan hanya mengukur kecepatannya. “Kecepatan meneliti itu penting, kecepatan inovasi itu penting. Tapi, arahnya juga harus benar. Menghubungkan kampus dengan masyarakat secara erat dan memberikan kebermanfaatan yang nyata adalah inti dari misi kita,” tuturnya, menekankan bahwa efisiensi harus diimbangi dengan efektivitas dalam mencapai tujuan sosial.
Dengan peluncuran resmi COMMITS di KPPTI 2025, ITS berharap metrik ini kelak dapat berdiri sebagai lembaga mandiri dengan standar nasional yang diakui, dan tidak lagi mengacu pada sistem pemeringkatan atau tolok ukur dari negara lain yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konteks dan karakteristik Indonesia. “Kita punya karakter sendiri, kita punya persoalan sendiri, dan kita harus percaya diri membangun standar kita sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Prof. Nuh dengan optimisme, menegaskan pentingnya otonomi dan kepercayaan diri dalam menentukan arah pembangunan pendidikan tinggi nasional.
Program COMMITS ini diproyeksikan menjadi standar baru yang revolusioner dalam menilai kinerja perguruan tinggi di Indonesia. Penilaian tidak lagi semata-mata didasarkan pada seberapa banyak publikasi ilmiah yang dihasilkan atau seberapa tinggi reputasi akademik semata, melainkan seberapa besar perubahan positif dan konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ini adalah sebuah panggilan untuk pendidikan tinggi yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata bagi tantangan-tantangan sosial bangsa. Transformasi ini diharapkan akan menjadikan kampus sebagai mercusuar perubahan yang sesungguhnya, bukan hanya menara gading intelektual.
[rakyatindependen.id]
