Pemkab Bojonegoro Matangkan Strategi Pengendalian Banjir Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

BOJONEGORO (RAKYATINDEPENDEN)- Menghadapi tantangan banjir yang terus berulang setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak tinggal diam dan segera mengambil langkah untuk menanganinya.

Hal itu dibahas dalam forum Ngobrol Bareng Pak Bupati (NGOPI) yang berlangsung diLingkup Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (16/4/2025).

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memimpin langsung diskusi strategis tentang penanganan banjir. Dimana, diskusi tersebut dilakukan bersama jajaran pimpinan OPD, camat, hingga unsur terkait lainnya,

Guna mematangkan rencana aksi pengendalian banjir yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan kolaboratif lintas sektor. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi nyata dalam mitigasi bencana, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dan elemen masyarakat.

Acara ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; Kepala Dinas PU SDA; Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang; Dinas PKP dan Cipta Karya; Dinas Lingkungan Hidup; Kepala BPKAD; Kepala BPBD, serta para camat dari wilayah yang memiliki risiko tinggi banjir seperti Bojonegoro, Dander, Temayang, Gondang, dan Baureno.

Dalam pertemuan ini, Bupati Setyo Wahono menyampaikan dengan lugas, bahwa Kabupaten Bojonegoro masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah permasalahan banjir, yakni banjir luapan Bengawan Solo maupun banjir bandang.

Bupati juga menambahkan bahwa wilayah yang kerap terdampak antara lain Kecamatan Gondang, Dander, dan sebagian Kecamatan Kanor dan Baureno. Kondisi lingkungan, seperti kerusakan hutan, disebut sebagai faktor penyebab utama banjir bandang di Gondang dan Dander.

“Ini memang butuh solusi. Saya meminta PU SDA untuk melakukan pengkajian dan perencanaan untuk melakukan sodetan dan pembangunan embung,” tegasnya.

Sementara itu, untuk banjir yang kerap melanda Kecamatan Baureno, Bupati Setyo Wahono menjelaskan bahwa luapan Sungai Semar Mendem menjadi penyebab utamanya. Sedangkan banjir di pusat kota Bojonegoro terjadi di ruas-ruas jalan strategis seperti Jalan Pattimura dan Jalan Panglima Sudirman akibat tingginya curah hujan.

“Penanganan banjir tak cukup dilakukan oleh Dinas PU SDA dan Dinas PKP Cipta Karya saja. Namun OPD lain seperti BPBD yang harus tanggap untuk melakukan mitigasi bencana banjir dan berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti TNI dan Polri,” imbuhnya.

Ia berharap, perencanaan tata kelola bozem dan bedah kota dapat dilakukan secara konkret dan komprehensif, dengan melibatkan semua pihak.

Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro, Djoko Lukito menyoroti pentingnya studi kelayakan dalam menentukan langkah strategis.

“Dengan dilakukannya studi kelayakan yang matang akan terlihat apakah melalui sodetan atau mungkin ada strategi lain, termasuk bagaimana nanti dalam rangka penanganan banjir, reboisasi juga perlu dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Djoko menambahkan bahwa KPH Bojonegoro mengusulkan metode reboisasi jalur sebagai alternatif dari tumpang sari yang dianggap kurang efektif.

“Warga bisa menanam, salah satunya dengan tanaman buah seperti pohon nangka,” ucapnya, sembari menekankan bahwa metode ini dapat memadukan konservasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Desa Kunci Kecamatan Dander disebut sebagai wilayah langganan banjir bandang. Untuk itu, pembangunan embung menjadi prioritas di wilayah ini. Adapun di Kecamatan Baureno, Djoko menyampaikan adanya kolaborasi dengan BBWS dalam bentuk pengerukan Sungai Semar Mendem yang dijadwalkan pada tahun 2025, bekerja sama dengan PU SDA.

Pemkab Bojonegoro juga merancang sejumlah aksi konkret untuk penanganan banjir dalam kota, seperti pembongkaran trotoar, pembangunan sumur resapan, dan bozem sebagai waduk buatan untuk resapan air hujan.

Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Bojonegoro tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyusun peta jalan pengendalian banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, masa depan Bojonegoro yang lebih tangguh terhadap bencana bukan lagi sekadar harapan.

**(Kominfo Bojonegoro/ Red)

Exit mobile version