Kediri – Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin nyata dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri. Acara peresmian yang berlangsung pada Rabu, 24 September 2025, menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi birokrasi di wilayah ini. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, mengungkapkan rencana ambisius untuk terus memperkaya layanan di MPP ini dengan menambah lima instansi baru, melengkapi jajaran lembaga yang sudah ada.
Peresmian MPP Kabupaten Kediri ini merupakan bagian dari peresmian MPP secara serentak di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, melalui sambungan daring. Momen ini menandai babak baru bagi Kabupaten Kediri dalam menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mas Dhito menjelaskan bahwa saat ini, MPP Kabupaten Kediri telah berhasil menyatukan 85 jenis pelayanan yang berasal dari 21 instansi berbeda. Dari jumlah tersebut, sebelas di antaranya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, sementara sisanya adalah instansi vertikal yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kepolisian, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keberadaan berbagai instansi ini di satu lokasi diharapkan dapat memangkas jalur birokrasi yang panjang, mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat, serta menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih menyenangkan.
“Semua instansi akan kita masukkan ke sini, total ada 26 instansi rencananya, hari ini baru 21 instansi,” tegas Mas Dhito pada kesempatan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan visi jangka panjang Mas Dhito untuk menjadikan MPP Kabupaten Kediri sebagai pusat layanan terpadu yang komprehensif. Penambahan lima instansi baru yang direncanakan akan semakin melengkapi cakupan layanan, memastikan bahwa hampir seluruh kebutuhan administrasi dan perizinan masyarakat dapat diselesaikan di satu tempat. Ini adalah langkah progresif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berorientasi pada kepuasan publik.
Bupati berusia 33 tahun ini juga menekankan bahwa pelayanan di MPP ini akan melalui proses evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap jenis pelayanan berjalan optimal, efektif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pihaknya berharap, upaya reformasi birokrasi melalui MPP ini dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fleksibilitas dalam evaluasi juga menjadi kunci untuk terus beradaptasi dan memperbaiki sistem, sehingga MPP ini tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga sistem yang hidup dan terus berkembang.
Salah satu target ambisius yang dicanangkan Mas Dhito untuk pelayanan di MPP adalah "satu hari jadi". Meskipun demikian, ia mengakui bahwa setiap instansi memiliki kebijakan dan prosedur masing-masing, serta kompleksitas persoalan atau pengajuan yang berbeda dari pemohon. Oleh karena itu, target ini akan diupayakan secara maksimal sambil tetap mempertimbangkan karakteristik layanan. Konsep "satu hari jadi" adalah impian banyak masyarakat yang menginginkan kecepatan dan kepastian dalam mengurus berbagai keperluan. Untuk mencapai ini, diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi, standardisasi prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang canggih untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen. “Sambil bertahap akan kita lakukan evaluasi,” jelas Mas Dhito, menunjukkan pendekatan pragmatis dan adaptif dalam mencapai tujuan tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam sambutan daringnya, menjelaskan bahwa pembangunan MPP merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya MPP, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan efisiensi dalam setiap urusan birokrasi. Konsep MPP tidak hanya sekadar mengumpulkan berbagai layanan di satu gedung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah, informatif, dan mendukung, sehingga pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah menjadi lebih positif. Fasilitas yang modern, sistem antrean yang teratur, serta petugas yang profesional dan responsif adalah beberapa elemen kunci yang berkontribusi pada kenyamanan ini.
Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widyantini juga menyoroti dampak positif MPP terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kemudahan dalam perizinan dan pelayanan publik dapat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka investasi. Investor cenderung memilih daerah yang memiliki birokrasi yang ramping, transparan, dan efisien. Dengan adanya MPP, proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dan terprediksi, mengurangi biaya tidak langsung bagi pelaku usaha, dan pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini akan mendorong masuknya modal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan asli daerah, yang semuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” kata Menpan RB, Rini Widyantini, menggarisbawahi esensi dari reformasi birokrasi dan pembangunan MPP. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan dan inovasi adalah untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. MPP adalah manifestasi nyata dari filosofi ini, sebuah jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakatnya secara lebih dekat dan efektif.
Dengan peresmian dan rencana pengembangan MPP Kabupaten Kediri ini, Mas Dhito dan jajarannya tidak hanya menghadirkan sebuah gedung baru, tetapi juga sebuah semangat baru dalam pelayanan publik. MPP bukan hanya tentang kecepatan atau efisiensi, melainkan juga tentang membangun kepercayaan, mewujudkan transparansi, dan menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi Kabupaten Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat. Diharapkan, kehadiran MPP ini akan menjadi katalisator bagi inovasi layanan publik lainnya, mendorong daerah lain untuk mengikuti jejak yang sama, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat Kabupaten Kediri kini memiliki harapan baru untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih nyaman, sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk selalu memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
rakyatindependen.id
-
-
-
-
-
