Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid secara tegas memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang telah digulirkan, termasuk yang sempat menjadi sorotan dan diskusi hangat di kalangan Fraksi PKB dalam Pandangan Umum P-APBD 2025, telah terbukti memberikan dampak positif dan manfaat yang konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Hamid dalam sebuah rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada hari Rabu, 17 September 2025, sebuah forum penting yang membahas arah pembangunan dan alokasi anggaran daerah untuk tahun fiskal mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamid Wahid secara lugas menjawab setiap poin yang diajukan oleh legislatif, khususnya dari Fraksi PKB, dengan memaparkan data dan fakta lapangan yang meyakinkan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat.
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan dan sekaligus kebanggaan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan di Alun-alun Bondowoso. Bupati Hamid menjelaskan bahwa berbagai acara, mulai dari festival budaya, pameran UMKM, hingga konser musik dan pentas seni lokal, telah secara signifikan mendongkrak roda perekonomian lokal. Data menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan hiburan meningkat signifikan, mencapai kenaikan 18% dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kenaikan ini tercermin dari lonjakan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. “Kegiatan-kegiatan di Alun-alun bukan hanya sekadar hiburan, melainkan investasi strategis yang telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan geliat ekonomi masyarakat secara mikro dan makro,” ujar Bupati Hamid.
Lebih lanjut, Hamid merinci bagaimana event-event tersebut menciptakan efek domino positif. Diperkirakan, setiap event besar mampu menarik lebih dari 150.000 pengunjung, baik dari dalam maupun luar Bondowoso. Keramaian ini secara otomatis meningkatkan omset pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang berpartisipasi, dengan rata-rata kenaikan penjualan mencapai 30-50% per event. Mereka menjajakan produk-produk unggulan daerah, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hingga oleh-oleh. Selain itu, sektor jasa seperti transportasi lokal, penginapan, dan penyedia layanan lainnya juga turut merasakan manfaatnya. Bupati menegaskan bahwa keberlanjutan program event di Alun-alun akan menjadi prioritas, dengan rencana pengembangan kalender event tahunan yang lebih terstruktur dan promosi yang lebih gencar melalui platform digital untuk menjadikan Bondowoso sebagai destinasi wisata urban yang menarik.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak merumahkan pegawai Non-ASN non-database, meskipun mereka tidak masuk dalam skema P3K yang diatur oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini, menurutnya, diambil dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pelayanan publik. Pemerintah daerah menyadari bahwa di tengah situasi nasional yang kompleks terkait status tenaga honorer, banyak daerah yang dihadapkan pada pilihan sulit. Namun, Bondowoso memilih jalan untuk tetap mempertahankan para pegawai tersebut, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 1.500 individu. “Keputusan ini berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan sosial. Kami tidak bisa membayangkan dampak sosial jika ribuan individu ini kehilangan mata pencaharian, sementara mereka telah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk pelayanan publik,” tegas Bupati.
Untuk menjaga keberlangsungan kebijakan ini, Pemkab Bondowoso telah melakukan berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah restrukturisasi internal dan optimalisasi anggaran daerah untuk memastikan ketersediaan dana bagi gaji dan operasional mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga secara aktif menyelenggarakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi para pegawai Non-ASN ini, agar mereka dapat terus berkontribusi secara maksimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan, bahkan jika ada perubahan regulasi di tingkat pusat. Kebijakan ini, kata Bupati, juga merupakan upaya untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari administrasi, pendidikan, hingga kesehatan, mengingat peran penting para Non-ASN dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bondowoso terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Bupati Hamid Wahid menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI terkait isu penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Masalah penonaktifan ini seringkali terjadi akibat validasi data yang dinamis atau perubahan status ekonomi peserta, yang berakibat pada puluhan ribu warga rentan kehilangan akses jaminan kesehatan. “Kami telah membentuk tim khusus untuk melakukan rekonsiliasi data secara berkala dan berjuang di tingkat pusat agar warga Bondowoso yang berhak tidak kehilangan haknya atas jaminan kesehatan,” jelas Hamid.
Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan program inovatif seperti "Srikandi" dari BPJS Kesehatan. Program ini memungkinkan rumah sakit dan klinik mitra BPJS untuk turut membantu pembayaran premi bagi peserta PBI JKN yang mengalami masalah penonaktifan atau kesulitan finansial. Skema ini melibatkan pihak swasta, seperti rumah sakit dan klinik mitra BPJS Kesehatan, yang bersedia mengalokasikan sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk membantu masyarakat. Melalui program Srikandi, premi yang tertunggak atau peserta yang baru terdaftar dapat segera diaktifkan kembali, sehingga mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan. Pemkab Bondowoso juga mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD untuk mensubsidi premi bagi warga yang sangat membutuhkan namun tidak tercakup dalam skema PBI JKN pusat, menunjukkan keseriusan dalam menjaga jaring pengaman sosial kesehatan.
Langkah-langkah tersebut merupakan manifestasi nyata dari komitmen Pemkab Bondowoso untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan harapan dan masukan konstruktif dari Fraksi PKB dan seluruh elemen masyarakat. Bupati Hamid menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini adalah bagian integral dari visi pembangunan Bondowoso yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak dan akses terhadap layanan dasar yang memadai. Selain tiga pilar utama yang disorot tersebut, Pemkab Bondowoso juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur pedesaan, serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi dan jaminan sosial, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dalam penggunaan anggaran, akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan menjadi prinsip yang terus dipegang teguh. Bupati Hamid mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan Bondowoso yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. "Kami akan terus bekerja keras, berinovasi, dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi setiap keluarga di Bondowoso," pungkas Bupati Abdul Hamid Wahid.
[rakyatindependen.id]
-
-
-
-
-
