Sapa Bupati Ke-2, Bahas Pengentasan Kemiskinan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri, Hingga Penuntasan Ijazah

BOJONEGORO (RAKYATINDEPENDEN) – SAPA BUPATI, sebuah program unggulan Pemkab Bojonegoro kembali digelar, di Pendopo Malowopati, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (26/5/2025).

Program ini sebagai langkah nyata Bupati Setyo Wahono dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan mendorong keterbukaan publik. Diiringi guyuran hujan, warga antusias datang ke pendopo dan memanfaatkan momen SAPA BUPATI untuk berdialog langsung dengan Bupati. 

SAPA BUPATI selalu dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah. Hadir pula Pj Sekda Bojonegoro, seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro, Camat, Kepala Desa, serta masyarakat yang ingin berdialog langsung dengan Bupati maupun Dinas terkait.

SAPA BUPATI ini merupakan SAPA BUPATI 2 (kedua). Kali ini mengambil tema ‘Program Quick Win Pengentasan Kemiskinan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri)’. Sebelumnya, SAPA BUPATI I (pertama) digelar pada 17 April 2025. 

Dalam paparannya, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Elfia Nur Aini, menjelaskan Gayatri merupakan gerakan memadukan sistem pengembangbiakan ayam petelur dengan pemberdayaan warga miskin dengan pendekatan kawasan. Program ini diharapkan nantinya dapat membantu penurunan angka kemiskinan. 

“Gayatri membawa revolusi dalam peternakan ayam skala kecil di Bojonegoro. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin,” terangnya. 

Acara Sapa Bupati ke-2 yang berlangsung di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (26/5/2025)

Sejak awal dibuka, SAPA BUPATI langsung disambut warga yang antusias bertanya. Apalagi, suasana dialog yang nyaman menjadikan warga bebas untuk menyampaikan aspirasinya. 

Mohammad Syafii, salah satu warga Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, sebagai penyampai aspirasi pertama menuturkan keberadaan limbah tahu yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk.

“Mohon kami diberi pelatihan atau semacamnya untuk bisa memanfaatkan limbah. Karena sayang kalau limbah tidak dimanfaatkan,” terangnya.

Aspirasi itu langsung mendapat tanggapan Bupati Setyo Wahono yang hadir hingga acara selesai. Bupati Wahono langsung memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk menindaklanjuti. 

Mas Wahono, sapaan akrabnya, juga menjawab satu persatu dengan lugas tentang berbagai persoalan. Mulai isu pertanian tentang pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga aspirasi tentang pungutan liar di sekolah, serta isu ijazah yang ditahan di sekolah.

Khusus terkait Gayatri, Mas Wahono memberi penekanan. Menurut Bupati, dalam program Gayatri, pemkab bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bojonegoro untuk membangun ekonomi kerakyatan.

“Gayatri ini penerimanya berdasarkan keluarga pra sejahtera, jadi saat ini penerimanya sesuai dengan data Damisda (Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah),” ungkapnya.

Program Gayatri merupakan langkah nyata Pemkab Bojonegoro untuk menurunkan angka kemiskinan. Karena sesuai data yang ada, angka kemiskinan Bojonegoro masih sebesar 11,69% pada tahun 2024.

Dengan adanya bantuan paket ayam petelur ini diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat dan bisa keluar dari kemiskinan.  

Hingga pukul 12.00 WIB, SAPA BUPATI masih berlangsung. Warga masih antusias untuk bertanya, hingga moderator terpaksa harus menutup acara. 

Sebagai penutup, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan terkait aspirasi warga soal ijazah.

“Pemkab Bojonegoro memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP. Untuk Tingkat SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Lanjut Wabup Nurul Azizah, setelah adanya informasi ijazah, sesuai perintah Bupati Setyo Wahono, ia melakukan pengecekan dari sekolah-sekolah yang ada di Bojonegoro dari tingkat SD dan SMP. Hasilnya, saat ini sudah aman tidak ada ijazah yang ditahan.

“Jadi mohon dimengerti ketika ada informasi dari SMA maupun SMK kita cek dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, sesuai saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi pada kewenangan tersebut, maka jika kewenangan ini ada di Pemkab Bojonegoro sudah di cek ijazahnya aman tidak ada ijazah yang ditahan,” pungkasnya.

**(Red)

Exit mobile version