Pemerintah Kota Kediri dengan sigap dan proaktif mengambil langkah strategis dalam menyongsong era baru pengadaan barang dan jasa yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui transisi menuju sistem e-katalog versi 6 (V6), Pemkot Kediri menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan visi nasional dalam mempercepat digitalisasi layanan publik. Inisiatif ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan sebuah respons fundamental terhadap kebutuhan mendesak akan mekanisme pengadaan yang tidak hanya meminimalkan potensi penyimpangan, tetapi juga memaksimalkan nilai dan kualitas barang serta jasa yang diperoleh dari anggaran daerah.
Langkah adaptasi ini menjadi krusial mengingat dinamika regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dalam penggunaan dana publik. E-katalog V6 dirancang untuk menjadi platform yang lebih kokoh dan komprehensif, mengatasi keterbatasan versi sebelumnya dan menawarkan fitur-fitur inovatif yang mendukung proses pengadaan yang lebih mulus dan terverifikasi. Transisi ini mencerminkan keseriusan Pemkot Kediri dalam mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak hanya siap menghadapi perubahan teknologi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara efektif demi pelayanan publik yang prima.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2025, yang secara tegas mengamanatkan penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk etalase konstruksi dan kesehatan, Pemkot Kediri segera merespons dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Katalog V6 Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, menandai dimulainya fase persiapan intensif bagi para pelaku pengadaan di lingkungan Pemkot Kediri. Tanggal penonaktifan V5 yang ditetapkan pada 31 Juli 2025 menjadi tenggat waktu yang jelas, mendorong semua pihak untuk segera beradaptasi dan menguasai sistem baru sebelum batas waktu tersebut tiba.
Bimtek ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah forum vital untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemkot Kediri. Mereka adalah garda terdepan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam penerapan metode mini kompetisi sesuai regulasi terbaru menjadi sangat esensial. Keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem, dan Bimtek ini menjadi pondasi awal untuk membangun kesiapan tersebut.
Untuk memastikan kualitas pelatihan yang optimal dan relevansi materi dengan kebutuhan lapangan, Pemkot Kediri turut menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kehadiran narasumber dari instansi pusat ini memberikan bobot dan validitas terhadap materi yang disampaikan, memastikan bahwa peserta mendapatkan informasi dan panduan yang akurat langsung dari sumber kebijakan dan praktik terbaik di tingkat nasional. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab menjadi bagian integral dari Bimtek, memungkinkan peserta untuk menggali lebih dalam berbagai aspek teknis dan operasional V6.
Bagus Hermawan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri, menegaskan urgensi perubahan ini. "Dalam Surat Edaran tersebut sudah sangat jelas mengatakan bahwa e-katalog Versi 5 sejak tanggal 31 Juli 2025 sudah dinonaktifkan dan sebagai gantinya diberlakukan Versi 6, khususnya pada mini kompetisi konstruksi kita masih menunggu arahan selanjutnya," jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemkot Kediri tidak hanya sekadar mengikuti regulasi, tetapi juga memahami implikasi jangka panjang dari perubahan ini terhadap seluruh ekosistem pengadaan. Penonaktifan V5 secara otomatis memaksa semua entitas pemerintah daerah untuk beralih ke V6, sehingga persiapan dini adalah kunci untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Bagus Hermawan juga mengungkapkan harapannya yang besar terhadap seluruh peserta Bimtek. Ia berharap, baik yang hadir secara luring di salah satu hotel di Kota Kediri maupun daring melalui platform Zoom Meeting, dapat menyerap ilmu dari para narasumber dengan maksimal. Format hibrida ini, memadukan kehadiran fisik dan virtual, menunjukkan fleksibilitas Pemkot Kediri dalam memastikan partisipasi luas dan efektif, menjangkau lebih banyak ASN tanpa terkendala jarak. "Kami harapkan di tahun 2026 kita sudah siap melaksanakan mini kompetisi konstruksi melalui e-katalog Versi 6," ujarnya, menandai target waktu yang ambisius namun realistis untuk implementasi penuh. Kesiapan ini tidak hanya berarti pemahaman teknis, tetapi juga kesiapan infrastruktur, prosedur, dan sumber daya manusia secara keseluruhan.
Sementara itu, Hilda Isfanovi, Pembina Jasa Konstruksi Madya Kementerian PUPR, yang berperan sebagai narasumber utama dalam Bimtek tersebut, memberikan penjelasan yang mendalam mengenai karakteristik dan keunggulan e-katalog versi 6. Ia menjelaskan bahwa V6 merupakan hasil migrasi dan pengembangan signifikan dari versi sebelumnya, yakni Versi 5. Migrasi ini bukan sekadar pembaruan minor, melainkan sebuah transformasi yang membawa berbagai pembaruan fitur yang jauh lebih komprehensif dan intuitif. Pengembangan ini didasari oleh evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pengguna dan dinamika pasar, serta bertujuan untuk mengatasi celah yang mungkin ada pada versi sebelumnya.
"E-Katalog Versi 6 merupakan hasil migrasi dari versi sebelumnya, yakni Versi 5. Pada versi terbaru ini terdapat fitur-fitur yang memuat informasi terkait produk, seperti: spesifikasi teknis, harga, dan penyedia," jelas Hilda. Penekanan pada kelengkapan informasi ini adalah inti dari peningkatan transparansi. Dengan adanya data yang detail dan terstruktur mengenai spesifikasi teknis, PPK dan PP dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, memastikan bahwa barang atau jasa yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Informasi harga yang transparan juga memungkinkan perbandingan yang lebih akurat dan mencegah praktik mark-up yang merugikan keuangan negara.
Lebih lanjut, fitur yang memuat informasi tentang penyedia menjadi sangat penting untuk akuntabilitas. Data tentang rekam jejak penyedia, kualifikasi, dan performa sebelumnya dapat diakses dengan mudah, memungkinkan pemerintah untuk memilih mitra kerja yang kredibel dan memiliki reputasi baik. Ini juga mendorong persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa, karena performa mereka akan lebih terekspos dan menjadi pertimbangan utama dalam proses pengadaan. Dengan demikian, V6 tidak hanya memfasilitasi proses, tetapi juga membangun ekosistem pengadaan yang lebih sehat dan terpercaya.
Dengan sistem baru ini, pemerintah diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dalam proses e-purchasing. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan produk, penawaran harga, hingga penetapan pemenang, akan terekam dengan jelas dan dapat diaudit. Ini adalah langkah maju yang besar dalam upaya pencegahan korupsi dan kolusi, karena setiap transaksi menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan ini tidak hanya bermanfaat bagi internal pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana rakyat.
Selain transparansi, V6 juga dirancang untuk memastikan setiap pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Efisiensi tercapai melalui proses yang lebih cepat, otomatisasi beberapa tahapan, dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu. Pengadaan menjadi lebih ramping, menghemat waktu dan sumber daya. Akuntabilitas diperkuat dengan adanya jejak audit yang lengkap dan kemampuan untuk melacak setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses pengadaan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses evaluasi serta pengawasan.
Transisi ke E-Katalog V6 ini bukan hanya sekadar perubahan sistem, tetapi juga sebuah transformasi budaya kerja bagi ASN di lingkungan Pemkot Kediri. Mereka dituntut untuk lebih adaptif terhadap teknologi, memiliki pemahaman yang kuat tentang regulasi terbaru, dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap keputusan pengadaan. Pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh ASN yang terlibat dalam pengadaan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengoperasikan sistem baru ini dengan optimal.
Penerapan E-Katalog V6 juga diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik di Kediri. Dengan proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, Pemkot Kediri dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif. Ini berarti proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, gedung, atau penyediaan fasilitas kesehatan, dapat terlaksana dengan lebih baik dan tepat waktu, pada akhirnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Tentu saja, proses transisi ini tidak akan luput dari tantangan. Resistensi terhadap perubahan, kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, serta memastikan pemahaman yang seragam di antara seluruh ASN yang terlibat adalah beberapa di antaranya. Namun, dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah dan dukungan dari LKPP serta Kementerian PUPR, Pemkot Kediri optimis dapat mengatasi tantangan ini. Kolaborasi antar-lembaga dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan transisi yang mulus.
Pada akhirnya, inisiatif Pemkot Kediri dalam mengadaptasi E-Katalog Versi 6 merupakan cerminan dari visi pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan bebas korupsi. Ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan nilai maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Dengan kesiapan ASN dan implementasi sistem yang solid, Pemkot Kediri berada di jalur yang tepat untuk menjadi pionir dalam praktik pengadaan barang dan jasa yang inovatif di Indonesia.
rakyatindependen.id