Warga Kedungsoko, Plumpang, Pertanyakan Bocornya Selebaran Dugaan Penggelapan Dana Ratusan Juta
TUBAN (RAKYATINDEPENDEN) – Forum Komunikasi Warga Kedungsoko (FKWK) menggelar audensi dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masarakat Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Tuban, yang berlangsung di Balai Desa setempat, Kamis (5/12/2024).
Ketua FKWK Samian dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa dirinya memberanikan diri untuk mengundang Pemerintahan desa yakni, Pemerintah Desa Kedungsoko dan BPD Kedungsoko, dikarenakan sebagai warga menanyakan tentang persoalan beredarnya selebaran yang bocor ke masyarakat tentang adanya catatan pengeluaran dana yang nilainya ratusan juta itu.
“Apakah dana ratusan juta yang dipakai untuk kepentingan masalah hukum 8 (delapan) orang Pengurus HIPPA Tirto Sandang Pangan itu, ada dalam APBDes Kedungsoko apa tidak? Pertanyaan saya ini, saya tujukan kepada pihak Pemdes Kedungsoko dan BPD Kedungsoko,” ungkapnya.
Lanjut Samian, dirinya juga memiliki jabatan Ketua RW dan tercatat sebagai waga Desa Kedungsoko, sehingga dirinya punya hak untuk menanyakan uang yang diapakai menyelesaikan masalah hukum 8 orang Pengurus HIPPA Tirto Sandang Pangan yang nilainya ratusan juga itu , sebetulnya dananya berasal dari mana, jangan-jangan menggunakan uang desa.
Untung yang hadir dalam forum tersebut menanyakan tentang legalitas dari FKMK yang dimotori oleh Samian dan Suhut tersebut. Seharusnya, acara musyawarah desa itu yang mengadakan adalah pihak Pemerintah Desa dengan mengundang BPD dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama membicarakan masalah tersebut.
“Jika masyarakat merasa ada dugaan penyimpangan silahkan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) atau bisa melakukan komunikasi dengan Inspektorat Tuban untuk menindak lanjuti masalah tersebut,” ungkap Untung yang juga mantan Ketua Karang Taruan Desa Kedungsoko itu serius.
Menanggapi penyampaian Untung, Koordinator FKMK Samian mengatakan bahwa dirinya sudah meminta ke Plt Kades Kedungsoko Suharto agar segera menggelar musyawarah desa untuk membahas masalah tersebut, tapi selalu mundur-mundur dan tak ada kepastian sehingga dia membentuk FKMB untuk menjembatani pertemuan antara masarakat dengan Pemdes dan BPD Kedungsoko.
Hadi Susilo warga setempat dalam usulanya menyampaikan bahwa menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Koordinator FKMK Samian dan Suhut tentang beredarnya info di masyarakat bahwa ada dana ratusan juta yang dipakai untuk penanganan masalah hukum 8 orang pengurus HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko itu.
“Dana sebesar itu diambilkan dari mana dan apakah dana tersebut tercantum dalam APBDes Desa Kedungsoko apa tidak. Pihak Pemdes dan BPD harus bsegera memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak gaduh akibat dugaan penggelapan dana sebesar Rp 694 juta yan infonya dipakai untuk menyelesaikan masalah 8 orang pengurus HIPPA Tirto Sandang Pangan yang terjerat hukum itu,” katanya dengan nada tanya.
Ketua BPD Kedungsoko Afandi dalam forum tersebut menyatakan, bahwa pihaknya akan segera memanggil pengguna anggaran Pemdes Kedungsoko untuk permasalahan tersebut. Sebab, berapapun pengeluaran pihak Pemdes harus ada bukti yang riil karena semua harus masuk dalam APBDes dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
“Kami (BPD) tidak bisa memberikan jawaban karena hal itu menjadi ranah pemerintah desa (pemdes) Kedungsoko untuk menjawabnya,” ungkapnya.
Anggota BPD Kedungsoko Hambali mengatakan, bahwa 8 orang pengurus HIPPA itu telah mengabdikan dirinya ke masyarakat, jika ada masalah hukum, masak masyarakat tidak mau membantu mereka.
“Kalau 8 orang pengurus HIPPA Tirto Sandang Pangan yang tersandung masalh hukum itu tidak dibantu ya kasihan mereka. Namun, jika masyarakat merasa keberatan dengan pemakaian uang untuk penanganan masalah hukum tersebut kita ya nggak apa-apa karena itu merupakan hak masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Desa Kedungsoko Suharto menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat itu menjawab bahwa dirinya menjadi Plt hanya melanjutkan program Kades Kedunsoko H. Rifa’i hingga yang bersangkutan keluar dari Lapas Tuban di bulan Februari 2025 mendatang.
“Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab karena saya hanya Plt Kades dan yang punya hak menjawab adalah kades difinitif yaitu Bapak H Rifa’i, tunggu bulan Februari saat beliau sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tuban,” ungkapnya.
Lanjut Suharto, yang pasti, dana yang dipakai penanganan hukum 8 orang anggota HIPPA Tirto Sanfang Pangan itu berasal dari dana Talangan, jika bertanya darimana sumbernya nanti tanyakan ke Kades Rifa’i, hanya saja dana tersebut tidak ada dalam APBDes 2024 ini.
Atas tanggapan dari Plt Kades Kedungsoko Suharto tersebut, pihak koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Kedungsoko, Sami’an, merasa tidak puas atas jawaban yang disampaikan dan pihaknya menunggu proses hukum lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Salah seorang warga Kedungsoko yang tak mau disebut namanya mengatakan, jika mendengar bahwa dana yang dipakai itu dana talangan berarti ada kemungkinan nantinya akan diambil dari uang desa di APBDes 2025 mendatang.
“Kalau bisa, masyarakat harus terus mengawal jika tak ingin uang desa dipakai untuk membiayai masalah hukum 8 orang Pengurus HIPPA yng tersandung masalah itu. Tak hanya APBDes yang diaudit tapi dana HIPPA Tirto Sandang Pangan juga harus diaudit, jangan sampai dana HIPPA itu dipakai untuk kepentingan penyelesaian masalah itu,” katanya sambil wanti-wanti agar namanya tak dipublikasikan.
Perlu diketahui, bahwa Kades Kedungsoko H. Rifa’i tersandung kasus dugaan pencurian diesel yang dan telah resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban di Lembaga Pemasyara-katan (Lapas) Kelas IIB Tuban, Kamis, (5/9/2024) lalu.
**(Kis/Red)
