Dalam sebuah dinamika internal yang mengguncang kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, dengan tegas menolak seluruh hasil Rapat Harian Syuriah yang mengarah pada desakan untuknya mundur dari jabatannya. Penolakan ini bukan sekadar respons emosional, melainkan sebuah pernyataan prinsipil yang menekankan supremasi mandat Muktamar ke-34 di Lampung sebagai fondasi kepemimpinannya. Gus Yahya secara eksplisit menegaskan bahwa posisinya sebagai pucuk pimpinan PBNU adalah amanah mutlak dari forum tertinggi organisasi, sebuah amanah yang tidak dapat digugurkan atau dibatalkan melalui mekanisme rapat harian yang lebih rendah tingkatannya. Sikap ini menjadi penanda krusial dalam pertarungan interpretasi konstitusi organisasi, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU di tengah gejolak internal.
Penegasan substansial ini disampaikan Gus Yahya melalui surat resmi bertanggal 23 November 2025 yang ditujukan kepada Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. Dokumen resmi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai deklarasi konstitusional yang membela integritas dan independensi kepemimpinan hasil Muktamar. Dalam surat tersebut, Gus Yahya secara gamblang menekankan posisinya sebagai mandataris tertinggi organisasi. Konsekuensi dari posisi ini adalah kewajiban konstitusional yang melekat padanya untuk menyelesaikan masa khidmatnya hingga tuntas sesuai dengan keputusan dan garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh forum tertinggi NU. Baginya, mandat Muktamar bukan sekadar penunjukan personal, melainkan sebuah kontrak sosial dan konstitusional dengan seluruh warga Nahdliyin yang diwakili oleh Muktamirin.
"Saya dipilih oleh Muktamar dan ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU. Sebagai mandataris Muktamar, saya berkewajiban menuntaskan seluruh keputusan hingga akhir masa khidmat," tulis Gus Yahya dalam surat penolakannya, menggarisbawahi komitmennya terhadap amanah yang diberikan oleh forum permusyawaratan tertinggi tersebut. Kalimat ini bukan hanya sebuah pembelaan diri, melainkan juga sebuah penegasan tentang esensi demokrasi internal NU, di mana Muktamar menjadi jantung dari seluruh proses pengambilan keputusan strategis dan penentuan kepemimpinan. Ini adalah pengingat bahwa keputusan yang dihasilkan oleh Muktamar memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam hierarki organisasi, mengikat seluruh jajaran, termasuk Rais Aam dan seluruh anggota Syuriah maupun Tanfidziyah.
Lebih jauh, Gus Yahya menilai keputusan Rapat Harian Syuriah yang memberikan tenggat waktu tiga hari baginya untuk mundur adalah cacat, baik secara substansial maupun prosedural. Kecacatan prosedural merujuk pada fakta bahwa forum tersebut, menurutnya, tidak memiliki kewenangan yuridis untuk membatalkan mandat Muktamar atau memutuskan pengunduran diri Ketua Umum PBNU. Rapat Harian Syuriah, meskipun memiliki peran vital dalam memberikan arahan spiritual dan menjaga khittah organisasi, secara struktural dan konstitusional berada di bawah kewenangan Muktamar. Ini berarti keputusan yang bersifat fundamental seperti penggantian Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang setara atau lebih tinggi dari Muktamar, atau melalui proses yang secara eksplisit diatur dalam AD/ART untuk pemberhentian atau pengunduran diri seorang mandataris Muktamar. Tenggat waktu yang terburu-buru ini, dalam pandangan Gus Yahya, menunjukkan ketidakpahaman atau pengabaian terhadap mekanisme organisasi yang telah mapan.
Merujuk pada Anggaran Rumah Tangga (ART) NU Pasal 93 ayat (3), Gus Yahya mengingatkan bahwa Rapat Harian Syuriah tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis terkait posisi mandataris Muktamar. Pasal ini secara gamblang mengatur batasan-batasan kewenangan setiap organ organisasi, memastikan bahwa keputusan yang mengikat dan strategis, khususnya terkait kepemimpinan hasil Muktamar, hanya dapat diambil melalui forum yang setara atau lebih tinggi dari Muktamar itu sendiri. Penekanan pada ART ini menjadi pilar utama argumentasi Gus Yahya, menunjukkan bahwa penolakannya didasarkan pada landasan hukum organisasi yang kuat, bukan semata-mata pada keinginan pribadi. Oleh karena itu, ia menyatakan hasil rapat tersebut tidak mengikat dirinya secara organisasi, karena tidak memenuhi syarat legitimasi prosedural dan konstitusional. Ini adalah pernyataan yang menantang otoritas Rapat Harian Syuriah dalam konteks isu sepenting ini, sekaligus menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus selalu berlandaskan pada konstitusi organisasi.
Selain aspek prosedur yang dinilai cacat, Gus Yahya juga menolak substansi keputusan yang dinilainya sepihak. Ia mengungkapkan kekecewaannya bahwa klarifikasi dan penjelasan yang telah ia sampaikan dalam dua pertemuan sebelumnya dengan Rais Aam tidak dijadikan pertimbangan sama sekali dalam pengambilan keputusan Rapat Harian Syuriah. Proses pengambilan keputusan yang mengabaikan klarifikasi dari pihak yang dituduh, menurut Gus Yahya, berpotensi menciptakan tuduhan yang tidak berdasar dan bahkan berujung pada fitnah. Fitnah semacam ini tidak hanya mencederai nama baiknya sebagai Ketua Umum, tetapi juga secara lebih luas dapat merusak marwah dan soliditas organisasi Nahdlatul Ulama yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan musyawarah. Pengabaian terhadap penjelasan ini menunjukkan adanya proses yang tidak transparan dan tidak adil, yang seharusnya dihindari dalam sebuah organisasi besar dan terhormat seperti NU.
"Saya sangat menyayangkan bahwa klarifikasi dan penjelasan saya tidak diindahkan sama sekali," tegasnya, menyoroti kurangnya proses due diligence dan keadilan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasi terhadap apa yang dilihatnya sebagai proses sepihak dan tertutup, yang mengabaikan haknya untuk membela diri dan menjelaskan duduk perkara. Dalam konteks organisasi yang menjunjung tinggi ukhuwah dan musyawarah, mengabaikan klarifikasi dari seorang Ketua Umum adalah langkah yang problematis dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara jajaran pengurus. Hal ini juga berimplikasi pada persepsi publik terhadap integritas PBNU dalam menyelesaikan masalah internalnya.
Atas dasar cacat prosedur dan substansi tersebut, Gus Yahya secara eksplisit menolak Kesimpulan/Keputusan Nomor 1, 2, dan 3 dari rapat tersebut. Penolakan ini adalah sinyal jelas bahwa ia tidak akan tunduk pada desakan yang dianggapnya tidak memiliki landasan konstitusional dan prosedural yang kuat. Ia memastikan akan tetap memegang teguh amanat Muktamar ke-34 dan menjalankan roda organisasi PBNU hingga akhir periode jabatannya. Komitmen ini adalah janji untuk melanjutkan program-program yang telah digariskan Muktamar dan menjaga stabilitas kepemimpinan di tengah gejolak. Lebih dari itu, Gus Yahya juga meminta Rais Aam untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi soliditas perkumpulan, sebuah permohonan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap persatuan internal NU di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Permintaan ini adalah ajakan untuk kembali ke meja musyawarah dengan landasan konstitusi yang kokoh, demi menjaga keutuhan dan kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Krisis ini kini menjadi ujian bagi kemampuan PBNU untuk menyelesaikan konflik internalnya dengan bijak, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang telah lama dipegang teguh.
[rakyatindependen.id]
