Keberhasilan luar biasa Kabupaten Banyuwangi dalam tahap percontohan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) telah mengangkatnya sebagai model percontohan nasional yang patut ditiru. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendapatkan kehormatan untuk memaparkan secara langsung pengalaman sukses daerahnya di hadapan tiga menteri utama dan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Presentasi ini berlangsung dalam acara sosialisasi penting yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), menandai langkah strategis menuju sistem penyaluran bansos yang lebih efektif dan transparan di seluruh negeri.
Acara sosialisasi berskala nasional tersebut, yang berlangsung secara hibrida dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berhasil menarik perhatian sekitar 900 peserta. Mereka terdiri dari para pemimpin daerah, pejabat kementerian, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik melalui inovasi digital. Sederet tokoh penting turut hadir dan memberikan dukungan, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, serta Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Rachmat Pambudy. Kehadiran mereka diperkuat oleh Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, yang memimpin jalannya diskusi dan menggarisbawahi urgensi transformasi ini.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa implementasi digitalisasi bansos memiliki tujuan fundamental untuk memastikan penyerapan dan penyaluran bantuan dapat mencapai target yang sesungguhnya. "Kami secara khusus meminta Bupati Banyuwangi untuk berbagi pengalaman dan strateginya kepada seluruh pemerintah daerah. Hal ini krusial agar daerah-daerah lain dapat mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah konkret yang akan mereka lakukan dalam pelaksanaan program percontohan di tahun 2026," ujar Mendagri Tito. Pernyataan ini menunjukkan betapa strategisnya peran Banyuwangi sebagai laboratorium inovasi yang akan memberikan panduan praktis bagi daerah lain.
Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, tak ketinggalan menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian gemilang yang telah ditunjukkan oleh Banyuwangi. Ia secara khusus memuji keberhasilan ini sebagai buah dari kerja tim yang solid dan terkoordinasi dengan baik di tingkat lokal. Luhut mengungkapkan bahwa capaian positif ini bahkan sudah dilaporkan secara langsung kepada Presiden. "Keberhasilan yang dicapai di Banyuwangi telah kami laporkan kepada Bapak Presiden. Langkah selanjutnya adalah implementasi secara bertahap di 32 daerah lain, dan kami menargetkan penerapannya secara nasional pada bulan Oktober 2026," kata Luhut, memberikan gambaran jelas tentang peta jalan dan skala ambisius dari program ini.
Bupati Ipuk Fiestiandani kemudian memaparkan secara rinci berbagai langkah strategis dan taktik operasional yang telah dilakukan untuk menyukseskan program percontohan ini, yang juga merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi utama yang diusung Banyuwangi adalah pendekatan "jemput bola" yang proaktif, dengan melibatkan ribuan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. Ini bukan sekadar mekanisme pendaftaran biasa, melainkan sebuah gerakan masif untuk memastikan tidak ada warga yang berhak luput dari program ini.
"Kami menerapkan strategi jemput bola secara menyeluruh. Tim kami terjun langsung ke tengah masyarakat, mengunjungi warga yang membutuhkan bansos, untuk membantu proses pendaftaran mereka. Fokus utama kami adalah membantu mereka yang menghadapi kesulitan dalam mendaftar secara digital, baik karena keterbatasan akses teknologi maupun karena tidak memiliki perangkat seluler (handphone)," jelas Bupati Ipuk. Pendekatan ini secara efektif menjembatani kesenjangan digital dan memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Pihak KPTDP mengakui bahwa dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan birokrasi sebagai agen Perlinsos. Mereka meliputi kader dasawisma yang memiliki kedekatan dengan komunitas, lurah dan kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah, camat sebagai koordinator wilayah, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas sektor-sektor terkait. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini terbukti sangat efektif dalam mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bansos.
"Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan aktif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran program. Saya sangat berharap semua daerah di Indonesia dapat mengadopsi semangat dan efisiensi kerja tim seperti yang ditunjukkan oleh Banyuwangi," puji Luhut, di hadapan para menteri dan pejabat tinggi lainnya yang hadir, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Bupati Ipuk menambahkan bahwa pelibatan agen Perlinsos digital ini memiliki peran krusial dalam mengatasi berbagai keterbatasan, khususnya terkait akses teknologi dan kendala-kendala lain yang seringkali dihadapi oleh para calon penerima bansos, terutama mereka yang berusia lanjut. Banyak lansia yang mungkin tidak familiar dengan gawai atau internet, sehingga bantuan langsung dari agen-agen ini menjadi sangat vital. "Selain itu, kami juga aktif mengkomunikasikan program ini secara masif kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa dengan pemahaman yang baik dan partisipasi aktif, penyaluran bansos akan menjadi jauh lebih tepat sasaran," terang Ipuk, menggarisbawahi pentingnya edukasi dan sosialisasi.
Kecekatan dan responsivitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengawal piloting program Perlinsos Digital ini terbukti dari optimalnya proses input data. Sekjen Kementerian Sosial, Robben Rico, mengonfirmasi data yang sangat menggembirakan. Ia menyatakan bahwa periode pendaftaran yang dilaksanakan mulai tanggal 18 September hingga 15 Oktober berhasil mencatat angka fantastis, yaitu mencapai 359 ribu orang. "Angka ini melampaui target awal yang hanya ditetapkan sebesar 320 ribu orang," pungkas Robben, menunjukkan efisiensi dan jangkauan program yang melampaui ekspektasi.
Keberhasilan Banyuwangi ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari potensi besar digitalisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada rakyat. Model "jemput bola" yang didukung oleh agen Perlinsos digital telah membuktikan bahwa teknologi dapat diadaptasi untuk melayani kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, bahkan di tengah tantangan infrastruktur dan literasi digital yang beragam. Dengan replikasi model ini ke seluruh Indonesia, harapan untuk mencapai keadilan sosial melalui penyaluran bansos yang tepat sasaran akan semakin nyata, memberikan dampak positif yang signifikan bagi jutaan keluarga di tanah air. Transformasi digital bansos ini diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Maju yang inklusif dan merata.
rakyatindependen.id
